JAKARTA - Bawaslu DKI Jakarta mencatat terdapat 54 TPS di DKI Jakarta yang rawan terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengaku tidak ada pengetatan penjagaan bagi TPS rawan tersebut pada hari pencoblosan.
KPU DKI pun lebih mengedepankan preventif atau pencegahan terjadinya intimidasi. Astri menjelaskan, nantinya di tiap TPS akan terdapat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saksi masing-masing paslon dan pengawas pemilu.
KPU DKI telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk melakukan pengamanan.
"Dalam hal pengamanan memang kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan juga Binda (Badan Intelijen Negara Daerah), lalu juga Pangdam Jaya dalam hal ini," ujar Astri di kantor KPU DKI Jakarta, Senin (25/11).
Meski begitu, kata Astri, tidak terdapat penambahan petugas keamanan dalam TPS rawan tersebut. Pasalnya, angka TPS rawan konflik yang dikeluarkan Bawaslu DKI Jakarta masih tergolong sedikit.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta jadi Undang-Undang
"Misalnya mitigasi-mitigasi yang tadi sifatnya itu baru sekedar preventif saja, jadi bukan dalam hal langsung ada petugas diturunkan atau sebagainya, nggak seperti itu," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanuddin mengungkapkan terdapat 54 TPS di DKI Jakarta yang rawan terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.
Puluhan TPS tersebut ditetapkan berdasarkan pengalaman saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2024 yang mempertemukan capres Anies Baswedan versus Prabowo Subianto.
"Pemetaan ini berdasarkan pengalaman pilkada 2017 dan pemilu 2024 kemarin," ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanuddin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (20/11).
Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ekstra terhadap 54 TPS rawan tersebut. Sehingga, apa yang terjadi pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2024 lalu tidak terulang kembali.
"Kalau sudah kita petakan maka itu akan menjadi fokus pengawasan," tegas Burhanuddin.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha mengungkapkan sejumlah strategi yang akan dilakukan Bawaslu dalam menghadapi sejumlah TPS rawan yang telah dipetakan.
"Agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis," ujar Munandar, Rabu (20/11).
Adapun Bawaslu DKI Jakarta membagi TPS kerawanan pemilu ke dalam 25 indikator. Terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 13 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 256 kelurahan/desa di 44 Kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.
"Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 hingga 15 November 2024," terang Munandar. (jpg/har)
Editor : Azwar Halim