Dalam kabinet tersebut terdapat sejumlah menteri yang memiliki hubungan kerja terhadap transportasi.
Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Baca Juga: Tangan Terbuka Parlemen bagi Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju
Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, untuk mencapai gagasan Indonesia Emas 2045, maka sektor transportasi haru menjadi kebutuhan dasar sebagaimana yang diberlakukan untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Semua itu sangat diperhatikan oleh pemerintahan baru.
"Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat," ujar Djoko kepada JawaPos.com pada Senin (21/10).
Berdasarkan data yang dimiliki Djoko, di Kementerian PUPR dan kini berubah menjadi Kementerian PU dalam kurun 2015-2024 telah dilakukan pembangunan infrastruktur.
Mulai dari ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional (5.999 kilometer), jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.
Sementara itu, Tol Trans Sumatera belum terhubung. Tol itu masih menyisakan 1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung.
Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa.
Baca Juga: BRI dan Pos Indonesia Perkuat Sinergi, Luncurkan Fitur “Kirim Barang”, melalui PosAja! di BRImo
Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan kini bersaing dengan moda kereta dan pesawat terbang.
Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta – Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 – 12 jam, kini bisa dicapai dengan waktu tempuh 6 jam.
Semarang – Surakarta sebelumnya 2 – 3 jam, kini menjadi cukup 1 jam. Semarang – Surabaya sebelumnya 6 – 8 jam, kini cukup 4 jam. Semarang – Malang jadi 5 jam, Semarang – Bandung cukup 5 jam.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan 6 Ketum Parpol di Kemhan
Menurut dia, hal demikian terbukti mampu membuat biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen.
Akan tetapi, penurunan waktu tempuh belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang.
Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh.
Baca Juga: Janji Hadirkan Keadilan Bagi Semua Etnis dan Budaya
"Praktik pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan dengan penggunaan WIM (weight in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota," ungkap Djoko yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.
Kemudian kendaraan atau Over Dimension dan Over Load (ODOL) juga harus segera dituntaskan. Sejak 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL. (jpg/har)
Editor : Azwar Halim