Plt Kepala Dishub Kaltara, H. Andi Nasuha mengaku akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dalam menghadapi arus mudik Nataru. Seperti kepolisian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). "Pandemi Covid-19 ini kan belum selesai. Jadi, kita akan saling berkolaborasi dengan stakeholder," kata Andi kepada Radar Kaltara, Minggu (18/12).
Meski begitu, Andi memastikan tidak ada kebijakan pengetatan bagi pelaku perjalanan. Namun, mereka tetap wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes). "Pelaku perjalanan juga wajib sudah menerima vaksinasi booster," ungkapnya.
Pada Nataru tahun ini, Dishub Kaltara memperkirakan jumlah pemudik akan mengalami kenaikan. Bahkan, lonjakan penumpang sudah terjadi pada transportasi udara. "Kalau berdasarkan laporan yang disampaikan pihak Bandara Internasional Juwata Tarakan ada peningkatan jumlah penumpang sekitar 40 persen," bebernya.
Kemudian, untuk transportasi laut, Dishub Kaltara mengaku belum menerima laporan. Kendati demikian, seluruh armada speedboat dipastikan siap. "Iya, semua armada sudah dalam kondisi siap dan laik jalan," ujarnya.
Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil pengecekan armada atau ramcek yang dilakukan 16 Desember lalu. Total, ada 50 armada yang sudah dilakukan ramcek. "Jadi, ramcek ini kita tidak hanya memeriksa alat keselamatan saja. Karena kita juga memeriksa dokumen pelayaran," bebernya.
Untuk alat keselamatan, kata Andi, ada beberapa life jacket atau jaket pelampung yang ditemukan tidak layak untuk digunakan. "Semua life jacket yang tidak layak sudah kami tarik dan langsung diganti oleh pemilik armada," ujarnya.
Karena itu, Dishub Kaltara memastikan kelaikan seluruh armada speedboat. Bahkan, untuk memastikan keamanan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) rutin melakukan pemeriksaan sebelum berlayar. "Rencananya, besok (hari ini, Red) ramcek akan dilakukan pada armada Damri," bebernya.
Sementara itu, Kepala Dishub Bulungan, Khairul mengatakan, untuk persiapan arus mudik Nataru. Sebelumnya sudah ada rapat dengan Dishub Kaltara. "Jadi, untuk trayek antar kabupaten/kota di dalam provinsi. Itu kewenangan Dishub Kaltara, kalau kita hanya menangani trayek antar kecamatan di dalam kabupaten," ungkapnya. (jai/eza) Editor : Azwar Halim