TANJUNG SELOR – Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kaltara rampung paling lambat awal 2029. Pembangunan yang mulai dikerjakan pada 2027 tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 32 triliun untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan, terutama wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, percepatan pembangunan jalan menjadi perhatian setelah melihat kondisi akses di kawasan perbatasan, khususnya Kecamatan Krayan, Nunukan. “Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi bersama Pemkab Malinau, Selasa (6/10).
Menurut Tito, kondisi infrastruktur tersebut sebelumnya telah dibahas melalui sejumlah rapat untuk mendapatkan penanganan. Namun, hasilnya belum optimal. Persoalan itu kemudian kembali mengemuka setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) meninjau kawasan perbatasan Kaltara.
“Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan,” ungkapnya.
Tito menyebut Kementerian PU telah menyatakan kesanggupan menyelesaikan pembangunan jalan tersebut dalam kurun waktu tiga tahun. Pekerjaan direncanakan dimulai pada 2027 dan ditargetkan selesai paling lambat awal 2029. “Tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu tiga tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027–2029,” jelasnya.
Kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun. Karena nilai investasi yang besar, Tito meminta Kementerian PU terlebih dahulu mematangkan konsep pembangunan dan menyusun tahapan berdasarkan skala prioritas. “Kita akan matangkan dulu konsep. Tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun,” tuturnya.
Tito mengatakan pembangunan tidak harus dilakukan secara serentak di seluruh kawasan. Masukan dari Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau menjadi pertimbangan agar pembangunan tahap awal diprioritaskan pada wilayah yang memiliki konsentrasi penduduk dan kebutuhan akses paling mendesak. “Sesuai skala prioritas, nanti akan ditentukan berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” katanya.
Menurut Tito, pembangunan jalan di kawasan perbatasan memiliki arti strategis yang lebih luas daripada sekadar membuka akses transportasi dan mendukung distribusi logistik. Infrastruktur juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan. “Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat nasionalisme,” tegasnya.
Kawasan perbatasan, lanjut Tito, merupakan salah satu wilayah yang perlu diperkuat untuk menjaga kedaulatan negara. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penguatan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. “Kawasan perbatasan merupakan garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain,” ujarnya.
Untuk memastikan target pembangunan berjalan sesuai rencana, Tito mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan secara berkala. Evaluasi rutin diperlukan untuk memantau perkembangan pembangunan, penggunaan anggaran, serta kendala yang muncul di lapangan.
“Saya menyarankan nantinya dapat digelar rapat secara rutin oleh kementerian dan lembaga yang secara spesifik membahas progres pembangunan di kawasan tersebut,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim