MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, meskipun pemerintah daerah harus menghadapi tekanan fiskal dan melakukan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau Jakaria usai menghadiri Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang III Tahun 2026, dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Raperda tentang APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027.
Jakaria mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut menunjukkan perhatian DPRD terhadap kondisi keuangan daerah sekaligus memberikan sejumlah masukan mengenai arah kebijakan APBD 2027.
“Sebagai pemerintah kami menyambut baik dan apresiasi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Memang isinya semua prihatin tentang APBD kita dan banyak harapan-harapan dari wakil-wakil rakyat terhadap bagaimana kita menyikapi penurunan anggaran, efisiensi, terutama kebijakan-kebijakan fiskal daerah,” ujar Jakaria saat diwawancarai, Senin (5/10).
Menurutnya, di tengah kondisi anggaran yang terbatas, belanja wajib pemerintah tetap harus dijaga. Selain itu, program-program inovasi daerah yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah kepada masyarakat juga diupayakan tetap berjalan.
Jakaria menegaskan, efisiensi tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah akan melihat kembali kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak untuk dilakukan penyesuaian.
“Apapun bentuk kondisi kita, kita akan mengefisiensi hal-hal yang menurut kita tidak terlalu mendesak,” katanya.
Sementara untuk sektor yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah memastikan tetap mendapat perhatian.
“Pembangunan infrastruktur di tahun 2027, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, ini terus akan kita perkuat karena memang target utama kita dalam visi-visi kita yaitu peningkatan sumber daya manusia,” jelasnya.
Jakaria mengatakan, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga harus didukung peningkatan pendapatan masyarakat.
Terlebih, sebagian besar masyarakat Malinau bekerja di sektor pertanian. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Peningkatan sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari peningkatan pendapatan masyarakat kita yang notabene mayoritas adalah petani. Nanti akan dikolaborasikan,” ujarnya.
Selain melakukan efisiensi, pemerintah daerah juga mendapat dorongan dari DPRD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jakaria menyebut peningkatan PAD menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
Namun, upaya menggali pendapatan daerah tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat agar kebijakan peningkatan pendapatan tidak justru menambah beban masyarakat.
“Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini perlu kebijakan pimpinan Bupati Malinau untuk menyikapi. Karena tidak bisa begitu saja menambah pendapatan dan bertentangan dengan kewajiban kepada masyarakat Kabupaten Malinau,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mencari berbagai peluang dan potensi yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Malinau memiliki wilayah yang luas serta kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan.
Jakaria juga memastikan program inovasi yang merupakan bagian dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat tetap menjadi perhatian dalam APBD 2027.
Meski demikian, bentuk dan pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
“Kalau program inovasi saya kira ada perubahan. Karena ini janji politik Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Jakaria, penentuan skala prioritas nantinya menjadi bagian dari kebijakan pimpinan daerah. Seluruh perangkat daerah juga diharapkan mampu bekerja maksimal dengan anggaran yang tersedia.
Ia berharap pembahasan APBD 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, namun tetap mampu menjawab kebutuhan dasar dan prioritas masyarakat Malinau.
“Ini tidak mudah karena geografis kita sangat sulit dan cukup luas. Nanti bagaimana pimpinan daerah, Pak Bupati, mengatur semua perangkat daerah supaya semua bisa bekerja maksimal,” pungkasnya. (dip)
Editor : Azward Halim