MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyiapkan langkah awal untuk memperkuat penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui proyek percontohan atau pilot project di lima kecamatan. Langkah tersebut disiapkan untuk melihat pola penanganan TBC yang melibatkan berbagai sektor, sekaligus memperkuat upaya deteksi dini terhadap masyarakat yang berpotensi terindikasi penyakit tersebut.
Sekretaris Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, mengatakan penanggulangan TBC menjadi perhatian pemerintah karena penyakit tersebut memiliki karakter penularan yang cepat dan kerap tidak disadari oleh masyarakat. “Memang kita sudah diskusi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan dua hal. Yang pertama stunting, yang kedua TB. Penyakit ini dia tidak terlihat dan penyebarannya sangat cepat,” ujarnya saat diwawancarai Radar Tarakan, Rabu (26/8).
Menurutnya, salah satu gejala yang perlu mendapat perhatian adalah batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu. Keluhan tersebut sering kali dianggap sebagai kondisi biasa, padahal dapat menjadi salah satu tanda yang perlu diperiksa lebih lanjut.
“Jadi dia bisa menyebarkan ke 10 sampai 11 orang dalam bentuk komunikasi seperti ini. Dan itu tandanya sederhana, mungkin batuk yang lebih dari 2 minggu yang dianggap sebagai hal yang biasa,” jelasnya.
Untuk itu, Pemkab Malinau akan membidik lima kecamatan terdekat sebagai lokasi awal pengujian. Dari pelaksanaan tersebut, pemerintah akan melihat bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat dibangun, mulai dari proses edukasi hingga penanganan warga yang terindikasi TBC.
“Kita nanti uji di lima kecamatan terdekat sambil nanti membangun pilot project, kira-kira bagaimana kolaborasi dari lintas sektor, kemudian bagaimana penanganannya, sehingga ke depan apa yang harus kita lakukan terhadap daerah-daerah orang-orang yang terindikasi,” katanya.
Ernes menegaskan, penanggulangan TBC tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan puskesmas. Pemerintah daerah perlu melibatkan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), camat, kepala desa hingga ketua RT.
Keterlibatan tersebut diperlukan karena penanganan TBC tidak berhenti pada proses pemeriksaan dan pengobatan. Edukasi kepada masyarakat serta dukungan lingkungan juga menjadi bagian penting untuk mencegah penularan. “Kenapa Bappeda, DPMD, camat dan kepala desa diminta hadir? Karena kita bertanggung jawab bersama terhadap penyakit ini,” ujarnya.
Di tingkat desa dan RT, pemerintah diharapkan dapat membantu mendorong masyarakat yang mengalami gejala mengarah pada TBC agar segera memeriksakan diri. Selain itu, pasien yang telah terindikasi juga perlu didukung agar menjalani pengobatan secara disiplin hingga selesai.
Ernes juga menyoroti persoalan stigma yang masih melekat terhadap penderita TBC. Ia menegaskan bahwa TBC bukan penyakit kutukan, bukan penyakit keturunan dan bukan penyakit yang hanya dialami masyarakat miskin.
“Kalau stigma ini sudah baik, saya yakin dan percaya dengan senang hati orang akan datang memeriksa,” katanya.
Menurutnya, masyarakat juga tidak boleh mengucilkan penderita TBC. Dukungan dari keluarga dan lingkungan justru diperlukan agar pasien tetap memiliki semangat menjalani pengobatan.
“Yang sakit harus berjiwa besar, dan kita juga jangan mengucilkan. Dia tetap boleh makan bersama kita. Yang penting edukasinya bagaimana,” jelasnya.
Pemkab Malinau juga membuka peluang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam menyampaikan edukasi TBC di tingkat desa. Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi secara lebih dekat dengan masyarakat.
Ernes berharap pilot project di lima kecamatan nantinya dapat menghasilkan pola penanganan yang dapat dikembangkan ke wilayah lainnya. Ia menegaskan, pertemuan lintas sektoral yang digelar tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus dilanjutkan hingga ke tingkat kecamatan, desa dan RT. “Sekalipun mungkin anggaran pendapatan daerah menurun, bukan berarti kita berhenti. Tugas utama kita bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (dip)
Editor : Azward Halim