MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mulai memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak cuaca panas dan kekeringan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi sejumlah sektor, mulai dari ketersediaan air, pertanian, peternakan, transportasi sungai hingga ketahanan pangan.
Kondisi panas tersebut masih terasa di sejumlah wilayah Malinau. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Senin (24/8), suhu maksimum di sejumlah wilayah Kabupaten Malinau diperkirakan berada pada kisaran 32 hingga 35 derajat Celsius. Di Kecamatan Malinau Barat, suhu bahkan diprakirakan mencapai 35 derajat Celsius, sementara Malinau Selatan Hilir mencapai sekitar 34 derajat Celsius.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat cuaca panas dan kekeringan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas masyarakat.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa mengatakan, kondisi kemarau perlu dipetakan secara menyeluruh agar pemerintah dapat mengetahui potensi dampak yang muncul sekaligus menyiapkan langkah penanganannya.
“Dan demikian juga dengan beberapa isu-isu ya yang terjadi di daerah kita ya termasuk mengenai potensi bencana alam, ya baik itu pada saat kemarau itu berpotensi misalnya kebakaran, lalu kalau kekeringan itu berpotensi tanaman bisa terancam ya jadi semua harus kita petakan dengan baik,” ujarnya kepada Radar Tarakan.
Menurutnya, pemetaan dampak kekeringan tidak cukup hanya dilakukan dari sisi kondisi alam, tetapi juga harus disertai dengan kesiapan teknis maupun sumber daya manusia. Hal ini diperlukan agar setiap OPD terkait memiliki langkah yang jelas apabila dampak kekeringan semakin meluas.
“Lalu pemetaan itu harus kita memping dengan dukungan-dukungan teknis yang nanti menyertainya lalu perangkat SDM-nya dan segalanya harus kita pastikan,” katanya.
Wempi menyebut, kondisi panas dan kekeringan yang terjadi belakangan ini sudah mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan distribusi air yang kemudian turut berpengaruh terhadap tanaman dan ternak.
“Dan kita tahu bahwa beberapa waktu ini kan kekeringan yang luar biasa, panas ya lalu berefek kepada distribusi air lalu itu berpengaruh kepada tanaman, ternak dan seterusnya,” ungkapnya.
Selain sektor pertanian dan peternakan, penurunan debit air juga mulai menjadi perhatian pemerintah karena berdampak terhadap aktivitas transportasi sungai yang masih menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah Malinau.
“Lalu air semakin surut dan itu berpengaruh kepada ekonomi bahkan berpotensi menjadi inflasi baik itu pada sektor transportasi maupun pada sektor ketahanan pangan itu sendiri,” jelasnya.
Melihat potensi dampak tersebut, Pemkab Malinau mendorong seluruh OPD terkait untuk menyatukan data. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.
“Nah kami coba menyiapkan, menyatukan data dan OPD-OPD terkait sehingga bisa mengantisipasi segala kepengaruhan yang baik,” terangnya.
Wempi menegaskan, pemerintah daerah juga harus memiliki skenario penanganan yang dapat dijalankan dengan cepat apabila kondisi kekeringan menimbulkan persoalan yang membutuhkan respons segera.
“Ya seminimal kalau terjadi sesuatu kita bisa melakukan simulasi dengan langkah-langkah yang bisa kita melakukan dengan cepat lalu menyusun rencana yang sudah kita akan siapkan,” tegas Wempi.
Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah dampak terjadi. Dengan pemetaan dan penyatuan data sejak awal, pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang membutuhkan perhatian serta menentukan dukungan yang perlu disiapkan.
Pemkab Malinau pun akan mendorong koordinasi antar-OPD untuk memastikan potensi dampak kekeringan dapat diantisipasi secara lebih terarah. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko terhadap masyarakat sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi cuaca panas dan kekeringan. (dip)
Editor : Azward Halim