MALINAU - Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menyoroti masih belum optimalnya pemanfaatan perangkat pembelajaran digital di sejumlah sekolah wilayah pedalaman dan perbatasan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet serta belum meratanya pasokan listrik, sehingga bantuan perangkat dari pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Fiteriady, usai mendampingi kunjungan kerja anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Martin Billa, dalam masa reses yang berlangsung pada beberapa sekolah di Malinau.
Menurut Fiteriady, dalam pertemuan tersebut para guru dan kepala sekolah menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Malinau, termasuk persoalan pemanfaatan media pembelajaran digital di sekolah-sekolah perbatasan.
“Selama ini memang ada bantuan media pembelajaran interaktif. Namun di beberapa wilayah pedalaman dan perbatasan masih terkendala jaringan internet dan sumber listrik yang memadai,” ujarnya saat diwawancarai Radar Tarakan.
Ia menjelaskan, sebagian besar sekolah di wilayah tersebut belum terlayani jaringan listrik PLN sehingga masih mengandalkan genset maupun panel surya sebagai sumber energi. Kondisi tersebut membuat penggunaan perangkat elektronik untuk kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara optimal setiap hari.
Selain itu, akses internet juga masih menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit guru yang harus menggunakan paket data pribadi agar perangkat pembelajaran dapat terhubung ke jaringan internet saat proses belajar mengajar berlangsung.
“Kadang guru harus menggunakan paket data pribadi. Sementara penggunaan genset juga terbatas karena bergantung pada ketersediaan bahan bakar, sehingga media pembelajaran elektronik tidak selalu bisa digunakan sepanjang kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.
Fiteriady berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil sekolah di daerah terpencil ketika menyalurkan bantuan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, bantuan perangkat pembelajaran sebaiknya diberikan dalam satu paket yang dilengkapi dengan sarana pendukung.
“Kalau memberikan perangkat pembelajaran yang membutuhkan listrik dan internet, sebaiknya sekaligus dilengkapi dengan perangkat pendukungnya. Jadi begitu diterima sekolah, perangkat tersebut bisa langsung dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Selain persoalan digitalisasi, Disdik Malinau juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat tetap memberikan dukungan melalui program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Pasalnya, jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Malinau yang memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat pada tahun ini masih terbatas.
Fiteriady menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan para guru dan kepala sekolah telah didengar langsung oleh anggota DPD RI Martin Billa. Menurutnya, berbagai usulan tersebut akan dipilah sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat.
“Kami mendampingi para guru menyampaikan aspirasi secara langsung. Harapannya, kebutuhan pendidikan di Kabupaten Malinau, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan, dapat menjadi perhatian bersama sehingga pemerataan kualitas pendidikan semakin baik,” pungkasnya. (dip)
Editor : Azward Halim