MALINAU - Pemerintah Kabupaten Malinau meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar merespons secara cepat setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Selasa (28/7).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau telah memberikan jawaban resmi atas pemandangan umum yang disampaikan tiga fraksi DPRD. Seluruh masukan, kritik, dan saran yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.
“Semua tanggapan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi akan kami tindak lanjuti. Kami juga sudah menekankan kepada seluruh OPD agar segera merespons setiap catatan yang disampaikan DPRD,” ujar Jakaria saat diwawancarai Radar Tarakan, Selasa (28/7).
Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi DPRD dan BPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang diberikan kepada masing-masing perangkat daerah.
Jakaria mengatakan, Pemkab Malinau juga berkomitmen mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah berhasil diraih selama 12 tahun berturut-turut dari BPK. Namun, mempertahankan capaian tersebut membutuhkan kedisiplinan dan keseriusan seluruh OPD dalam menyelesaikan berbagai catatan administrasi yang masih perlu diperbaiki.
“Mempertahankan WTP tentu bukan hal yang mudah. Masih ada beberapa catatan yang harus terus kami benahi. Karena itu, seluruh OPD harus disiplin dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar pelaksanaan seluruh program yang menggunakan anggaran APBD dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan merata. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Malinau, baik di kawasan perkotaan, pedalaman maupun wilayah perbatasan.
Pemerintah daerah, lanjut Jakaria, akan terus mengawal tindak lanjut atas seluruh masukan yang disampaikan DPRD maupun hasil pemeriksaan BPK. Setiap rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
“Pemerintah akan terus mengawal tindak lanjut dari seluruh masukan DPRD maupun catatan BPK. Kami sudah meminta OPD untuk segera menyelesaikan setiap rekomendasi agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat dan opini WTP dapat terus dipertahankan,” tutupnya. (dip)
Editor : Azward Halim