MALINAU – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara terus memperluas penerapan transaksi digital di Kalimantan Utara. Setelah mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sektor transportasi, BI kini mengarahkan implementasinya ke berbagai layanan publik, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga pelayanan pemerintah daerah.
Saat dikonfirmasi KPwBI Provinsi Kaltara Agus Taufik mengatakan, digitalisasi pembayaran tidak berarti menghapus metode pembayaran lainnya. Menurutnya, BI tetap menyediakan berbagai pilihan kanal pembayaran agar seluruh lapisan masyarakat dapat memilih metode transaksi yang paling sesuai. Bahkan kata dia tahun ini KPwBI Kaltara akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan QRIS pada fasilitas kesehatan (faskes) seperti puskesmas, rumah Sakit hingga praktek dokter.
"Ada kelompok masyarakat, terutama generasi muda, yang sangat familiar menggunakan smartphone dan QRIS. Tetapi ada juga masyarakat yang lebih nyaman menggunakan teller ataupun ATM. Semua itu tetap kami akomodasi sebagai alternatif kanal pembayaran," ujarnya, Selasa (21/7).
"Aplikasi QRIS ini meruupakan produk aplikasi transaksi buatan dalam negeri. Kami akan mendorong agar penggunaan qris dapat digunakan di semua lini. Salah satunya dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pemda agar nanti qris juga digunakan pada semua Faskes," jelasnya.
Ia menjelaskan implementasi QRIS akan terus diperluas secara bertahap di berbagai pelabuhan di Kaltara. Saat ini Pelabuhan Speedboat Malinau menjadi pelabuhan keempat yang telah menerapkan pembayaran tiket menggunakan QRIS.
"Secara bertahap kami melakukan digitalisasi pembayaran QRIS di seluruh Kalimantan Utara. Ini merupakan pelabuhan keempat dan ke depan akan kami perluas lagi, baik di Malinau maupun pelabuhan lainnya di Kaltara," katanya.
Agus menyebut Malinau memiliki potensi besar dalam pengembangan transaksi digital karena telah memiliki indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang tinggi. Kondisi tersebut membuka peluang penerapan QRIS pada lebih banyak layanan publik.
"Malinau sudah memiliki indeks elektronifikasi tertinggi. Karena itu kami melihat peluang pengembangan masih sangat besar, misalnya pada layanan perhubungan, puskesmas, rumah sakit, dan berbagai layanan publik lainnya," katanya.
Menurutnya, penggunaan QRIS kini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Bahkan pembayaran digital sudah mulai digunakan oleh pelaku usaha skala kecil. "Sekarang masyarakat sudah terbiasa. Di warung kecil pun sudah tersedia QRIS. Ini merupakan tuntutan perkembangan zaman di era digital dan terus kami sinergikan dengan program-program pemerintah daerah," ucapnya.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara juga dinilai memiliki peluang besar memanfaatkan layanan QRIS Cross Border. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di Malaysia menggunakan QRIS, begitu pula warga Malaysia yang berkunjung ke Indonesia.
"Kita punya wilayah perbatasan dengan Malaysia. Sekarang sudah ada QRIS Cross Border, sehingga masyarakat Indonesia yang bertransaksi di Malaysia dapat menggunakan QRIS. Begitu juga masyarakat Malaysia yang berkunjung ke Malinau dapat menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran di sini," tuturnya.
Terkait keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah, Agus mengakui hal tersebut masih menjadi tantangan. Namun, pihaknya optimistis pengembangan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah daerah akan mendukung percepatan digitalisasi pembayaran.
"Isu jaringan ini tidak hanya terjadi di Kaltara, tetapi juga di berbagai daerah lain. Kami yakin pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperluas jaringan telekomunikasi sehingga dapat mendukung digitalisasi sistem pembayaran," katanya.
Selain memperluas infrastruktur, BI juga terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan digital melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, PKK, UMKM, dan berbagai kelompok masyarakat. "Kami memiliki berbagai program edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, PKK, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya. Jadi selain mendorong penggunaan QRIS, kami juga memberikan pemahaman agar masyarakat bisa menggunakan layanan digital dengan aman," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT