MALINAU – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran di sektor pelayanan publik. Setelah diterapkan di Pelabuhan Speedboat Malinau, BI menargetkan penggunaan QRIS akan diperluas ke berbagai fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk pelabuhan lainnya, layanan kesehatan, hingga kawasan perbatasan.
Saat dikonfirmasi, Kepala KPwBI Provinsi Kaltara, Agus Taufik mengatakan, penerapan pembayaran digital melalui QRIS di Pelabuhan Speedboat Malinau merupakan hasil sinergi antara BI, Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan, serta perbankan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transaksi yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati bersama jajaran, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, yang telah mendukung terlaksananya digitalisasi di sektor transportasi bersama teman-teman perbankan. Ini merupakan sinergi yang baik dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat yang semakin cepat dan semakin efisien melalui pembayaran tiket secara digital menggunakan QRIS," ujarnya, Selasa (21/7).
Agus mengungkapkan, berdasarkan data BI, penggunaan transaksi digital di sektor pelayanan publik di Kaltara terus meningkat. Dari sebelumnya seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, kini mayoritas transaksi telah beralih ke sistem non-tunai.
"Berdasarkan data yang kami peroleh, di Kaltara pada sektor-sektor pelayanan publik yang sebelumnya 100 persen dilakukan secara tunai, sekarang sekitar 65 persen sudah menggunakan transaksi QRIS. Kemudian sekitar 35 persen lainnya menggunakan kanal pembayaran non-tunai lain seperti teller maupun ATM," katanya.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital semakin baik. Tidak hanya masyarakat, pemerintah daerah juga dinilai semakin siap menghadirkan layanan publik berbasis elektronik. Hal itu, lanjut Agus, tercermin dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Malinau yang saat ini telah berada pada level digital tertinggi.
"Ini menunjukkan akseptasi digital masyarakat semakin tinggi dan pelayanan publik pemerintah daerah juga semakin maju. Bahkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Malinau sudah berada pada level tertinggi, yaitu level digital," jelasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT