MALINAU - Pengelolaan keuangan daerah yang sehat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malinau pun terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, yang ditunjukkan melalui peningkatan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta realisasi pendapatan daerah yang melampaui target.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, saat mengikuti kegiatan Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Ukur 2025 bersama Tim Validator Kementerian Dalam Negeri secara daring.
Jakaria menyampaikan bahwa Bupati Malinau menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran agar mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Komitmen tersebut tercermin dari tren peningkatan nilai IPKD Kabupaten Malinau selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IPKD Malinau berada di angka 52,413 poin dengan kategori Sangat Perlu Perbaikan (C). Setahun kemudian meningkat menjadi 78,169 poin dengan kategori Perlu Perbaikan (B), dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 80,9483 poin sehingga berhasil meraih kategori Baik (A).
Menurut Jakaria, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, pengawasan hingga transparansi kepada publik.
Berbagai langkah strategis terus dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga tren positif tersebut. Di antaranya melalui peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah, penguatan monitoring dan evaluasi program pembangunan, serta optimalisasi sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.
Selain itu, sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada sektor fiskal, Kabupaten Malinau mencatat capaian yang membanggakan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang berhasil menembus lebih dari Rp3 triliun dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah yang didukung oleh optimalisasi pendapatan pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi, serta penguatan koordinasi dalam pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sejumlah program prioritas daerah yang selama ini dijalankan juga terus diperkuat, seperti Program Rasda Plus, subsidi angkutan orang dan barang, pengembangan desa mandiri, penguatan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan produktif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan, Pemkab Malinau juga memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial dan penanggulangan bencana melalui penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung respons cepat terhadap kondisi darurat.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, Pemkab Malinau juga terus memperluas akses informasi keuangan daerah melalui berbagai media digital dan kanal resmi pemerintah. Dokumen-dokumen keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
Ke depan, Pemkab Malinau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penguatan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi. (dip/lim)
Editor : Azward Halim