MALINAU - Upaya mengurangi dampak bencana tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025–2029 sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tangguh terhadap berbagai ancaman bencana.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Drs. Agustinus, mengatakan kondisi geografis Malinau yang memiliki luas wilayah sekitar 39.800 kilometer persegi atau hampir setengah dari luas Provinsi Kalimantan Utara menjadikan daerah ini memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi.
Menurutnya, wilayah Malinau yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai menghadapi berbagai ancaman bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan dan pengurangan risiko,” ujarnya.
Agustinus menjelaskan, Kajian Risiko Bencana Tahun 2025–2029 merupakan dokumen penting yang memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, hingga tingkat risiko bencana yang ada di Kabupaten Malinau. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berwawasan kebencanaan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh peserta terhadap peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Malinau pada 22 September 2023. Bencana tersebut terjadi akibat meluapnya Sungai Malinau, Sungai Mentarang, dan Sungai Sesayap yang mengakibatkan enam kecamatan terdampak, ratusan rumah terendam, serta ratusan warga harus mengungsi.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.
“Ada empat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu memperkuat kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini, menjaga kelestarian lingkungan terutama daerah aliran sungai, membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, serta memastikan pemulihan ekonomi pascabencana berjalan optimal,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan pengalaman bencana tahun 2023 sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan memperkuat ketangguhan daerah.
“Mari kita jadikan pengalaman pahit September 2023 sebagai momentum untuk bangkit lebih kuat, lebih siaga, dan lebih peduli terhadap lingkungan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malinau, Iwan Darma Yuana, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan menyampaikan hasil penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2025–2029 kepada seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, ancaman utama yang menjadi perhatian di Kabupaten Malinau meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.
“Berbagai ancaman ini memerlukan komitmen bersama agar risiko yang ada dapat diminimalkan melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan yang terencana,” jelasnya.
Dari kegiatan kajian ini, Pemkab Malinau berharap seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun budaya sadar bencana demi mewujudkan Malinau yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. (dip/lim)
Editor : Azward Halim