RAKOR: Wakil Bupati Jakaria saat mengikuti Rakor Inflasi dan Launching Buku Pendidikan Antikorupsi Nasional.
MALINAU – Wakil Bupati Kabupaten Malinau mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi, Senin (11/5), melalui zoom meeting di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau.
Kegiatan nasional tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) melalui webinar Zoom Meeting. Inisiatif ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, hingga menengah.
Jakaria mengatakan, agenda pertama membahas peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan turut mendapat arahan langsung dari Ketua KPK. Program tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun karakter antikorupsi sejak dini di lingkungan pendidikan.
Baca Juga: Tutup MTQ ke-22 Malinau, Wabup Jakaria Komitmen Perkuat Pembinaan Qori dan Hafiz Al-Qur’an
“Ini mendapat dukungan penuh dari KPK. Ketua KPK juga menyampaikan sambutan dan arahan terkait pentingnya penanaman nilai antikorupsi sejak dini kepada generasi muda,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap launching tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi segera ditindaklanjuti dengan penerapan di sekolah-sekolah.
“Kami berharap launching ini bukan hanya seremonial saja. Buku panduan ini nantinya bisa segera dimasukkan ke dalam salah satu kegiatan kurikulum di sekolah-sekolah di Kabupaten Malinau supaya kita tidak terlambat dalam penerapannya,” katanya.
Baca Juga: Sekda Malinau Buka Konsultasi Publik Kenaikan Tarif Air PDAM, Fokus Tingkatkan Pelayanan
Selain itu, rapat juga membahas pengendalian inflasi daerah yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dipimpin Menteri Dalam Negeri. Dalam pemaparan tersebut, Kabupaten Malinau disebut berada pada posisi aman dalam pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Utara.
“Alhamdulillah Malinau sekarang berada di posisi kuning untuk penanganan inflasi di Kalimantan Utara. Angka kita sudah di atas 70, sekitar 71, sehingga masuk kategori aman,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten mengikuti rapat pengendalian inflasi dengan melibatkan OPD terkait. Pada kegiatan tersebut turut hadir Asisten II, Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta sejumlah kepala OPD lainnya.
Wabup juga menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memantau perkembangan harga dan kondisi ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Asisten I: MTQ ke-22 Malinau Sukses Bangun Generasi Cinta Al-Quran
“Kami menekankan kepada tim inflasi Kabupaten Malinau untuk terus aktif memantau perkembangan inflasi. OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Penanaman Modal, dan Dinas Perkebunan harus tetap berkontribusi nyata membantu masyarakat mengembangkan potensi pertanian di Malinau,” tuturnya.
Menurutnya, pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan inflasi daerah, selain pelaksanaan pasar murah menjelang hari besar keagamaan. “Ini salah satu upaya menekan inflasi, di samping kegiatan pasar murah menjelang hari-hari besar keagamaan yang akan terus kita lakukan ke depan,” pungkasnya. (*dip)
Editor : Rahul