MALINAU - Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengakui akses layanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam mendukung program kabupaten layak anak (KLA).
Kepala Dinas Kesehatan Malinau, Yuli Triana mengatakan, kondisi geografis yang luas serta keterbatasan tenaga kesehatan menjadi tantangan utama yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
“Permasalahan yang kami hadapi salah satunya adalah akses layanan kesehatan di wilayah terpencil yang masih sangat terbatas. Selain itu, ada juga keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di beberapa fasilitas kesehatan,” ujarnya saat memaparkan progres klaster 3 KLA beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga dokter, bahkan ada yang belum memiliki dokter sama sekali. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat.
“Beberapa fasilitas kesehatan kita juga masih terbatas. Ada beberapa dokter yang memang kurang, bahkan tidak ada. Dan ini menjadi pekerjaan kita bersama,” katanya.
Keterbatasan tersebut menjadi catatan penting, mengingat masyarakat di wilayah pedalaman kerap harus menempuh jarak jauh dan medan yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Situasi ini juga dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dan desa terpencil.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi percepatan, salah satunya melalui layanan kesehatan bergerak atau mobile service guna menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.
“Kami upayakan layanan kesehatan bergerak atau mobile sehingga pelayanan kesehatan tetap bisa menjangkau masyarakat di daerah terpencil,” jelasnya.
Selain layanan bergerak, Dinkes juga berupaya mengoptimalkan pelayanan melalui puskesmas dan posyandu berbasis siklus hidup, mulai dari bayi, balita, remaja, ibu hamil hingga lansia.
Menurut Yuli, pendekatan tersebut penting agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara berkelanjutan dan menyeluruh kepada masyarakat.
“Nah ini terkait dengan pola pelayanan di puskesmas dan posyandu, mulai dari bayi, balita, remaja, ibu hamil sampai lansia. Jadi pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan siklus hidup masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, upaya pemerataan layanan kesehatan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program mobile service. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga medis, peningkatan fasilitas kesehatan, serta dukungan infrastruktur transportasi dan komunikasi di wilayah pedalaman.
Yuli menegaskan, peningkatan akses layanan kesehatan membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa hingga masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Dinkes Malinau berharap pemerataan akses kesehatan di wilayah terpencil dapat terus meningkat sehingga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim