MALINAU - Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih menjadi persoalan mendasar di Kabupaten Malinau. Kondisi ini bahkan diproyeksikan menjadi fokus utama Dinas Pendidikan pada 2026, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan belum sepenuhnya menyentuh aspek kemampuan dasar siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Malinau, Fiteriady, mengungkapkan hasil evaluasi berdasarkan indikator standar pelayanan minimal (SPM) menunjukkan capaian literasi dan numerasi masih tergolong rendah.
“Saat ini kalau dilihat dari indikator, terutama numerasi dan literasi kita masih cukup rendah. Ini menjadi fokus utama yang harus kita benahi,” ujarnya, Selasa (14/4).
Temuan ini menjadi catatan penting, mengingat literasi dan numerasi merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran. Rendahnya capaian pada dua aspek tersebut berpotensi berdampak luas, mulai dari kesulitan memahami materi pelajaran hingga rendahnya daya saing peserta didik di jenjang pendidikan berikutnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan menilai lingkungan sekolah di Malinau relatif sudah mendukung. Indikator seperti kebinekaan, toleransi, dan kenyamanan sekolah justru menunjukkan capaian yang cukup baik.
“Kalau dari sisi kebinekaan, toleransi, dan kenyamanan sekolah kita cukup bagus. Artinya lingkungan sudah mendukung, tinggal bagaimana meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik,” jelasnya.
Namun, kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan: ketika lingkungan belajar dinilai kondusif, mengapa capaian literasi dan numerasi masih tertinggal? Hal ini mengindikasikan adanya persoalan lain, seperti kualitas pengajaran, metode pembelajaran, hingga efektivitas intervensi program yang selama ini berjalan.
Fiteriady menegaskan, rendahnya capaian tersebut tidak hanya terjadi di wilayah pedalaman atau perbatasan, tetapi juga merata hingga ke kawasan perkotaan. Artinya, persoalan ini bersifat sistemik dan tidak bisa lagi dilihat sebagai masalah geografis semata.
“Ini tidak hanya di pedalaman, di perkotaan juga ada. Jadi kita tidak bisa melihat ini sebagai masalah wilayah tertentu saja,” katanya.
Sebagai langkah awal, Dinas Pendidikan Malinau mengklaim tengah melakukan pembenahan berbasis data dengan menganalisis secara rinci capaian indikator pendidikan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data-data ini kita bedah, kita lihat secara detail. Sehingga pada saat kita melakukan intervensi kebijakan, itu benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Meski demikian, pendekatan berbasis data perlu diiringi dengan langkah konkret di lapangan agar tidak berhenti pada tataran perencanaan. Tanpa implementasi yang konsisten dan terukur, persoalan literasi dan numerasi berpotensi terus berulang setiap tahun.
Dinas Pendidikan pun mengakui bahwa peningkatan kedua aspek tersebut tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan strategi jangka panjang, konsistensi program, serta evaluasi berkelanjutan agar perbaikan yang dilakukan benar-benar berdampak. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim