Kabid SDA PUPR Perkim Malinau, Mei Desan, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat persiapan sekaligus menyusun rencana kegiatan melalui skema swakelola tipe II.
“Dalam rangka persiapan kegiatan 2026, kami akan melaksanakan swakelola tipe II dan bekerja sama dengan akademisi dari UGM. Administrasi surat-menyurat dan persiapan sudah kami lakukan, tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan,” ujarnya kepada Radar Tarakan, Rabu (4/3).
Kolaborasi dengan perguruan tinggi dilakukan agar perencanaan pengendalian banjir benar-benar berbasis kajian ilmiah dan data teknis akurat. Tim akademisi akan membantu mengolah data curah hujan dan tinggi muka air sungai sebagai dasar penyusunan desain teknis.
Sebagai bagian dari studi, PUPR juga telah mengaktifkan kembali alat pemantau tinggi muka air (automatic water level recorder/AWLR) di Seluwing dan Pelabuhan Speed. Sementara alat pencatat curah hujan otomatis (automatic rainfall recorder) di Pulau Betung akan digunakan untuk pengumpulan data hidrologi.
“Data ini akan dikumpulkan dan diolah bersama UGM, kemungkinan dalam kurun waktu satu tahun. Hasilnya nanti menjadi dasar penyusunan perencanaan detail penanganan banjir,” jelas Mei Desan.
Ia menegaskan, studi ini belum mencakup sistem peringatan dini (early warning system), melainkan fokus pada penyusunan dokumen teknis dan Detail Engineering Design (DED). Dari kajian tersebut nantinya akan ditentukan bentuk penanganan yang paling tepat, apakah berupa tanggul, pintu air, sistem pompa, atau kombinasi infrastruktur lainnya.
Beberapa titik prioritas antara lain Desa Kelapis, RT 19 Malinau Kota di hilir Pelabuhan Speed, Desa Pelita, serta Malinau Seberang yang mengalami kerusakan tebing sungai.
Mei Desan menambahkan, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga dukungan masyarakat. Penataan permukiman di sempadan sungai, menjaga kebersihan aliran sungai, serta perlindungan kawasan hutan menjadi faktor penting dalam mitigasi bencana.
“Masalah banjir ini tanggung jawab bersama. Pemerintah menyusun perencanaan, tetapi kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat menentukan,” tegasnya.
Targetnya, studi kelayakan dan penyusunan DED rampung tahun ini sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penganggaran, baik melalui APBD maupun usulan ke kementerian terkait. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim