Ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman terhadap transportasi udara masih sangat tinggi. Akses jalur darat menuju kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) belum sepenuhnya terbuka dan memadai, sehingga moda udara menjadi satu-satunya pilihan mobilitas warga.
Dalam penyampaian sikap DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Malinau 2027, Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, mengusulkan perubahan skema kontrak SOA udara dari sistem tahunan menjadi kontrak multiyears.
Menurutnya, skema multiyears akan mencegah terjadinya kekosongan layanan setiap pergantian tahun anggaran. “Artinya, subsidi ongkos angkut atau SOA udara ini harus didorong dengan pembiayaan berkelanjutan agar pelayanan berjalan secara berkeadilan,” ujarnya kepada Radar Tarakan, Senin (23/2).
Selama ini, proses lelang di awal tahun kerap mengakibatkan jadwal penerbangan subsidi terhenti selama beberapa bulan. Dampaknya, masyarakat yang membutuhkan akses cepat terpaksa mengikuti sistem undian menggunakan kartu identitas (KTP) untuk menentukan siapa yang dapat berangkat lebih dahulu. “Fenomena undian KTP ini menjadi gambaran betapa sulitnya warga memperoleh akses transportasi. Karena itu, skema penganggaran harus lebih matang,” tegasnya.
DPRD Malinau menyatakan komitmennya untuk mendorong kebijakan anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan pada perencanaan tahun 2027.
Selain transportasi, DPRD juga menyoroti pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan RKPD. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan dapat terintegrasi secara optimal.
Terkait infrastruktur jalan, DPRD berharap pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sebagian besar jalur penghubung ke wilayah pedalaman merupakan kewenangan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
“Harus ada tahapan yang jelas. Tahun pertama diselesaikan di titik tertentu, tahun kedua dilanjutkan. Persoalan ini harus ditangani bersama agar tidak terus-menerus membebani daerah,” tutupnya. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim