Bupati Malinau, Wempi W Mawa mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen kekuatan pembangunan di Bumi Intimung masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, termasuk dana bagi hasil.
“Kekuatan pembangunan di Kabupaten Malinau itu 90 persen bersumber dari transfer pusat, termasuk bagi hasil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tingginya ketergantungan tersebut membuat postur anggaran daerah sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan APBN. Ketika terjadi penyesuaian atau efisiensi di tingkat pusat, dampaknya langsung terasa pada ruang fiskal daerah.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Malinau mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih progresif pada 2026. Target PAD diproyeksikan mencapai Rp 129,5 miliar atau naik sekitar 65,6 persen dibandingkan target 2025 sebesar Rp 78,1 miliar.
Menurut Wempi, tekanan fiskal saat ini sudah mulai membatasi ruang gerak belanja daerah, terutama belanja pegawai. Bahkan, pemerintah daerah diperkirakan akan menghadapi periode panjang efisiensi anggaran.
Salah satu dampaknya, Pemkab Malinau tidak lagi melakukan penambahan tenaga kerja baru, termasuk pengangkatan PPPK.
“Pemerintah daerah tidak bisa mengangkat PPPK lagi karena kebijakan anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, memaksakan rekrutmen baru di tengah kondisi keuangan saat ini justru berpotensi menjadi beban tambahan. “Kalau kita rekrut lagi, berarti harus ada yang dikurangi. Menambah atau mengefisiensikan yang ada,” jelasnya.
Selain persoalan fiskal, Wempi juga menyoroti ironi di sektor pangan. Sejumlah kebutuhan harian seperti kates dan telur masih dipasok dari luar daerah, padahal Malinau memiliki lahan subur yang belum tergarap optimal. “Hari ini kates sangat langka di Malinau, bahkan harus pesan dari luar. Padahal dia tumbuh subur di sini,” katanya.
Ia menegaskan, peluang ekonomi dari sektor pertanian dan investasi harus dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD. Seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa diminta mempermudah akses investasi dan mendorong pemanfaatan lahan produktif.
Wempi berharap ke depan Malinau mampu membangun ketahanan fiskal yang kuat dan tidak terus bergantung pada dana transfer pusat. “Harapan kita, suatu saat Malinau bisa mandiri secara fiskal, tidak selalu menunggu kiriman dana dari pusat,” imbuhnya. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim