Distribusi yang terhambat ke wilayah pedalaman menjadi penyebab utama masih adanya sisa sekitar 2,4 juta liter yang belum tersalurkan. Padahal, kebutuhan pertalite di daerah pedalaman dan perbatasan justru sangat tinggi. Kendala akses jalan dan transportasi membuat pasokan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Malinau, Erly Sumiyati menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite di wilayah perkotaan relatif terserap sesuai kebutuhan. Namun, distribusi ke wilayah pedalaman seperti Apokayan masih menghadapi hambatan infrastruktur.
“Kalau di wilayah kota terserap, tetapi di daerah pedalaman terkendala kondisi jalan, sehingga distribusinya tidak maksimal,” ujarnya, Minggu (22/2).
Kondisi infrastruktur yang cukup ekstrem membuat pengiriman BBM ke pedalaman kerap terhenti di tengah perjalanan. Dampaknya, masyarakat di wilayah tersebut harus mencari alternatif pasokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Situasi ini terjadi di sejumlah kecamatan perbatasan, seperti Sungai Boh, Kayan Hulu, Kayan Selatan, dan Kayan Hilir. Ironisnya, ketika kuota BBM subsidi dari pemerintah tidak dapat tersalurkan optimal akibat persoalan akses, warga di perbatasan justru kerap terpaksa membeli BBM dari negara tetangga.
Berdasarkan data resmi, dari total kuota sekitar 15,6 juta liter pertalite pada 2025, realisasi penyaluran mencapai kurang lebih 12,2 juta liter. Sisa kuota tersebut dipengaruhi hambatan distribusi ke wilayah dengan akses transportasi terbatas.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi bahwa Malinau mengalami kelebihan kuota BBM bersubsidi. Padahal, di lapangan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah pedalaman, masih tergolong tinggi dan belum sepenuhnya terpenuhi. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim