Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, posisi tersebut menempatkan Malinau pada kategori menengah secara nasional. Jika dibandingkan dalam lingkup regional Kalimantan, Malinau juga berada pada posisi yang cukup kompetitif. Namun, kondisi geografis yang luas dan sebagian wilayahnya tergolong terpencil membuat upaya pemerataan kesejahteraan tidak mudah.
Kepala BPS Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan mengatakan bahwa capaian ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.
“Secara peringkat nasional kita di posisi 110. Artinya masih banyak daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi, tetapi tetap ada tantangan yang harus diselesaikan, terutama di wilayah pedalaman,” ujarnya.
Di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Malinau termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif terkendali dibanding beberapa kabupaten/kota lainnya. Meski demikian, kesenjangan antarwilayah dan keterbatasan akses infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah kecamatan.
Menurut Yanuar, pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Intervensi berbasis data menjadi kunci agar bantuan dan program pemerintah tepat sasaran.
Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Fluktuasi harga komoditas dapat berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama di daerah yang struktur ekonominya belum terdiversifikasi.
Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses ekonomi produktif agar penurunan angka kemiskinan di Malinau dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim