Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Realisasi BBM Malinau 2025 Tak Capai Target, Infrastruktur Jadi Biang Masalah

Dip Ratar • Rabu, 11 Februari 2026 | 10:36 WIB

 

ILUSTRASI: Suasana antrean kendaraan di salah satu Pertashop di Malinau Kota saat kelangkaan BBM terjadi pada 2025.
ILUSTRASI: Suasana antrean kendaraan di salah satu Pertashop di Malinau Kota saat kelangkaan BBM terjadi pada 2025.
MALINAU - Realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Malinau pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kendala infrastruktur, terutama akses jalan menuju wilayah pedalaman seperti Apaukayan yang hingga kini masih sulit dilalui.

Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Malinau, Erly Sumiyati mengatakan bahwa penyerapan BBM di wilayah perkotaan berjalan normal. Namun, distribusi ke daerah pedalaman kerap terhambat akibat kondisi jalan yang belum memadai.

“Kalau di kota terserap, tapi di Apaukayan yang membuat kelihatan masih ada sisa. Itu karena kondisi jalannya,” ujarnya kepada Radar Tarakan saar di temui.

Berdasarkan data, realisasi penyaluran solar pada 2025 tercatat sebesar 4.960 kiloliter (KL) dari total kuota 6.792 KL. Sementara untuk Pertalite, realisasi mencapai 12.208 KL dari kuota 15.669 KL. Angka tersebut menunjukkan masih adanya sisa kuota yang belum dapat disalurkan secara maksimal.

Erly menjelaskan, kondisi ini kerap menimbulkan anggapan seolah-olah Malinau mengalami kelebihan kuota BBM. Padahal, di lapangan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman, justru masih sangat tinggi.

“Kalau dilihat dari pusat, mungkin dianggap kuota kita berlebihan karena tidak terserap. Padahal sebenarnya bukan begitu. Di Apau Kayan itu masyarakat sangat butuh BBM, hanya distribusinya yang terkendala,” jelasnya.

Ia menambahkan, akibat sulitnya akses, sebagian masyarakat di wilayah perbatasan bahkan terpaksa mendapatkan BBM dari luar negeri, seperti Malaysia. Hal ini dinilai menjadi ironi, mengingat Malinau memiliki kuota BBM sendiri namun tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Jika kondisi ini terus berlanjut, Malinau tidak hanya berisiko kehilangan sebagian kuota BBM di masa mendatang, tetapi juga menghadapi gangguan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kesulitan masyarakat pedalaman dalam mengakses energi.

Erly menilai, persoalan infrastruktur harus menjadi perhatian serius agar distribusi BBM ke wilayah pedalaman dapat berjalan lancar. Dengan perbaikan akses transportasi, diharapkan penyaluran BBM bisa lebih merata dan kuota yang tersedia dapat terserap sesuai kebutuhan masyarakat. (*/dip/lim)

Editor : Azward Halim