Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Meski Masuk Wilayah 3T, Literasi Malinau Tuai Apresiasi Badan Bahasa

Dip Ratar • Selasa, 10 Februari 2026 | 04:44 WIB

LITERASI: Kepala Badan Bahasa, Kemendikdasmen RI, Hafidz Muhsin, saat mengunjungi siswa-siswi SDN 002 Kabupaten Malinau.
LITERASI: Kepala Badan Bahasa, Kemendikdasmen RI, Hafidz Muhsin, saat mengunjungi siswa-siswi SDN 002 Kabupaten Malinau.
MALINAU – Kabupaten Malinau yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan akses geografis sulit atau masuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), justru mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dalam hal pengembangan literasi. Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen RI, Hafidz Muhsin, S.Sos., M.Si, saat kunjungan dan audiensi bersama Bunda Literasi, pengelola taman bacaan masyarakat (TBM), dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

 

Hafidz menyebut, meski secara geografis Malinau memiliki tantangan akses dan biaya yang tidak kecil, namun dari sisi infrastruktur dan fasilitas literasi, kondisinya justru dinilai lebih baik dibanding beberapa daerah lain.

 

“Kalau sering disebut 3T itu karena akses wilayah yang sulit dan mahal. Tapi kalau saya melihat dari sisi infrastruktur dan fasilitas, Malinau ini justru jauh lebih baik dari beberapa daerah lain,” ujarnya.

 

Ia menilai, salah satu faktor penting yang membuat literasi di Malinau berkembang adalah tingginya komitmen pemerintah daerah, khususnya Bupati, dalam memfasilitasi kebutuhan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Mulai dari dukungan untuk TBM, penyediaan buku bacaan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar siswa sekolah.

 

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Badan Bahasa juga meninjau langsung salah satu sekolah dasar di Malinau. Di SDN 02 Malinau, misalnya, pemerintah pusat memberikan bantuan sekitar 600 eksemplar buku bacaan bermutu. Hasilnya terlihat nyata, di mana siswa kelas 1 sudah mulai lancar mengenal huruf, mengeja, hingga memahami isi cerita yang dibacakan guru.

 

“Anak-anaknya punya kepercayaan diri yang tinggi saat membaca. Ini menandakan bahwa intervensi buku bacaan dan pendampingan guru berjalan baik,” katanya.

 

Menurut Hafidz, persoalan literasi di banyak daerah umumnya berkisar pada tiga hal, yakni keterbatasan akses buku bacaan, ketersediaan buku yang kurang menarik bagi anak, serta budaya baca yang belum kuat. Di Malinau, ketiga persoalan itu mulai diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas literasi, dan dukungan pemerintah pusat.

 

Selain itu, Badan Bahasa juga menyerahkan external hard disk berisi lebih dari 700 judul buku dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK yang bisa dicetak dan dimanfaatkan daerah. Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan buku bacaan, khususnya di wilayah dengan akses distribusi yang sulit.

 

Dengan berbagai upaya tersebut, Hafidz optimistis label 3T tidak lagi identik dengan keterbatasan kualitas pendidikan dan literasi.

 

“Kalau ekosistemnya digerakkan, gurunya dilatih, bukunya tersedia, komunitasnya aktif maka daerah seperti Malinau justru bisa tumbuh lebih cepat,” pungkasnya. (*/dip/lim)

Editor : Azward Halim