Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan, menjelaskan bahwa setiap tahun pasar kerja di Malinau menerima tambahan angkatan kerja baru, terutama dari lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ketika lulusan tersebut mulai aktif mencari pekerjaan, mereka otomatis masuk dalam kategori angkatan kerja. Namun, selama belum mendapatkan pekerjaan, mereka tercatat sebagai penganggur dalam statistik ketenagakerjaan.
“Kalau dilihat secara absolut, kenaikan pengangguran di Malinau hanya sekitar 254 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini relatif kecil dan sebanding dengan jumlah lulusan dari satu sekolah menengah saja. Itu belum termasuk lulusan dari sekolah lain atau perguruan tinggi yang juga masuk ke pasar kerja,” ujarnya saat ditemui Radar Tarakan di Kantor BPS Malinau.
Menurut Yanuar, fenomena tersebut merupakan kondisi transisi yang wajar dalam dinamika ketenagakerjaan. Lulusan baru umumnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja, mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kompetensi, melanjutkan pendidikan, atau bahkan merintis usaha sendiri.
“Pengangguran itu tidak mungkin nol persen. Selalu ada masa tunggu bagi lulusan baru. Jadi kenaikan ini bukan disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja besar-besaran atau lesunya ekonomi daerah, melainkan karena jumlah pencari kerja baru memang bertambah,” jelasnya.
Ia menambahkan, data BPS menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Malinau masih relatif stabil. Kenaikan pengangguran yang terjadi lebih disebabkan oleh sisi penawaran tenaga kerja yang meningkat, bukan karena berkurangnya lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, pasar kerja masih mampu menyerap tenaga kerja, meski tidak secara instan.
Namun demikian, Yanuar mengakui bahwa masa tunggu yang terlalu panjang dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan penyiapan tenaga kerja yang tepat. Karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja.
BPS mendorong pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis data. Program seperti pelatihan keterampilan kerja, magang di dunia usaha dan industri, hingga pendampingan wirausaha dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda.
“Kalau lulusan baru dibekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, masa tunggunya bisa dipersingkat. Program magang atau pelatihan berbasis kompetensi bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja,” katanya.
Selain itu, penguatan sektor kewirausahaan juga dinilai penting, terutama bagi lulusan SMA yang tidak langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan dukungan pelatihan, akses permodalan, serta pendampingan usaha, lulusan muda dapat menciptakan lapangan kerja secara mandiri, bukan hanya bergantung pada sektor formal.
Meski terdapat kenaikan angka pengangguran, BPS menegaskan bahwa secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau masih berada dalam kategori full employment. Artinya, sebagian besar angkatan kerja masih terserap dalam kegiatan ekonomi produktif, dan fluktuasi kecil pada angka pengangguran masih tergolong wajar dalam dinamika pasar kerja.
“Selama tidak terjadi lonjakan pengangguran yang signifikan dan berkepanjangan, kondisi ini masih bisa dikatakan normal. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan menyiapkan strategi agar lulusan baru bisa lebih cepat masuk ke dunia kerja,” pungkas Yanuar. (*/dip/lim) Editor : Azward Halim