Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Tantangan Ketenagakerjaan dan Kualitas SDM Masih Jadi PR di Malinau

Dip Ratar • Sabtu, 31 Januari 2026 | 03:01 WIB

IPM: Salah satu ikon Kabupaten Malianu, Tugu Intimung di Desa Wisata Pulau Sapi.
IPM: Salah satu ikon Kabupaten Malianu, Tugu Intimung di Desa Wisata Pulau Sapi.
MALINAU - Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Malinau pada 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi 75,21, naik dari 74,72 pada tahun sebelumnya. Meski menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan, capaian tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan, mengatakan kenaikan IPM menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya merata di seluruh aspek pembangunan manusia.

“IPM memang meningkat, terutama ditopang sektor pendidikan dan ekonomi. Tetapi masih ada pekerjaan rumah, khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,” ujarnya, Jumat (30/1).

Yanuar menjelaskan, salah satu komponen yang mengalami perbaikan adalah harapan lama sekolah yang naik dari 13,35 tahun menjadi 13,58 tahun. Angka tersebut menunjukkan peluang anak usia sekolah di Malinau untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas semakin besar.

Selain pendidikan, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan. Pengeluaran riil per kapita tercatat naik dari Rp 11,19 juta menjadi Rp 11,436 juta per tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat, meski belum sepenuhnya mencerminkan kestabilan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan capaian tersebut, IPM Malinau berada di atas rata-rata IPM Kalimantan Utara yang berada di angka 74,04. Namun, kesenjangan dengan daerah ber-IPM tinggi seperti Kota Tarakan yang mencapai 78,62 masih cukup lebar.

Menurut Yanuar, peningkatan IPM seharusnya tidak hanya dipandang sebagai capaian statistik, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan ke depan.

“IPM ini menjadi indikator penting. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi juga diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat,” katanya.

Ke depan, BPS Malinau menilai penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta penciptaan peluang kerja yang berkelanjutan menjadi kunci agar peningkatan IPM tidak stagnan dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. (*/dip/lim)

Editor : Azward Halim