Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Sensus Ekonomi 2026, BPS Malinau Data Seluruh Pelaku Usaha

Dip Ratar • Selasa, 27 Januari 2026 | 05:20 WIB

Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan.
Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan.
MALINAU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memotret secara menyeluruh kondisi perekonomian daerah. Melalui skema ini, seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, mulai dari usaha besar hingga pedagang kecil dan usaha rumahan, akan didata sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan mengatakan sensus ekonomi akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau dengan metode door to door pada Juni hingga Juli 2026.

“Nantinya semua usaha akan kami data, mulai dari usaha besar, menengah, kecil, hingga usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, dan usaha rumahan,” ujarnya.

Sebelum pendataan lapangan, BPS juga akan melakukan pendataan awal pada Mei 2026 melalui sistem berbasis email untuk perusahaan-perusahaan besar. Apabila belum merespons, petugas akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.

Menurut Yanuar, sensus ekonomi bertujuan memberikan gambaran riil struktur ekonomi daerah, termasuk jenis usaha, jumlah tenaga kerja, skala usaha, serta karakteristik usaha yang ada di Malinau.

Ia menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan BPS bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perumusan kebijakan pemerintah.

“Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas kami serta memberikan data yang jujur dan valid. Data ini akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi daerah ke depan,” katanya.

Selain usaha konvensional, sensus ekonomi juga akan mencakup usaha berbasis online serta aspek lingkungan usaha, seperti pengelolaan limbah dan sampah. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*/dip/lim)

Editor : Azward Halim