Kepala DPMD Malinau, Muhammad Fiteriyadi, mengatakan penurunan anggaran ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang turut berimbas ke daerah. Meski demikian, Pemkab Malinau tetap berkomitmen agar ADD yang dialokasikan dapat digunakan secara strategis untuk mendukung arah pembangunan daerah.
“ADD memang terpengaruh dan turun, kurang lebih 30 sampai 40 persen dari anggaran sebelumnya. Tapi kami tetap prioritaskan agar ADD ini mendukung program inovasi daerah. Ada lima program inovasi yang menjadi fokus, supaya kegiatan di desa tidak mandek,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah desa agar lebih cermat dalam menentukan prioritas kegiatan. Salah satu yang paling ditekankan adalah keselarasan antara program desa dengan program strategis nasional.
“Pemerintah pusat akan melihat apakah program di desa itu selaras atau tidak dengan program nasional. Jadi desa harus betul-betul fokus pada kegiatan yang menjadi prioritas,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, desa juga didorong untuk lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Desa (PADes) agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat maupun ADD.
“Desa sekarang harus sudah pandai mencari sumber pendapatan sendiri. Salah satu contoh di Malinau Kota, mereka membuka kolam pemancingan dan itu cukup membantu PADes. Artinya desa jangan hanya bergantung pada dana desa atau ADD,” pungkasnya. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim