Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Malinau 2026 digelar di Tarakan. Kabupaten Malinau menjadi daerah pertama di Kalimantan Utara yang masuk tahap pembahasan. BKAD menilai langkah fiskal Pemkab Malinau tetap mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik meski ruang fiskal semakin terbatas.
Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto menilai kebijakan Pemkab Malinau yang memprioritaskan belanja wajib, khususnya belanja operasional dan belanja pegawai, sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat. “Penyusunan APBD 2026 dengan TKD yang ada kita maksimalkan terlebih dahulu pada belanja operasional dan belanja pegawai. Itu yang terpenting agar tidak menimbulkan gejolak,” ujarnya.
Ia memastikan alokasi belanja pegawai, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara, tetap aman. “Terkait TPP, baik PNS maupun tenaga P3K, semuanya sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Kamran Daik menjelaskan, bahwa penurunan proyeksi TKD menjadi tantangan terbesar dalam penyusunan APBD 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan pengetatan belanja dan memfokuskan anggaran pada kewajiban daerah serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). “Tahun anggaran 2026 kami menghadapi tantangan berat karena proyeksi penurunan TKD cukup signifikan, sehingga penyusunan anggaran harus dilakukan lebih cermat,” ujarnya.
Meski demikian, Kamran menegaskan bahwa prioritas pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat. “Sesuai arahan pimpinan, Pak Bupati dan Pak Sekda, prioritas tetap pada infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal seperti UMKM dan sektor pertanian,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pendapatan dan belanja dirancang secara realistis sesuai kemampuan daerah. “Kami memastikan struktur anggaran disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan belanja diarahkan pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Pemkab Malinau berharap hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat memberikan masukan strategis guna penyempurnaan APBD 2026. “Kami berharap evaluasi ini memberi arah yang jelas agar pembangunan Malinau tetap berkelanjutan dan kualitas hidup masyarakat terus meningkat,” pungkas Kamran. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim