Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Wabup Jakaria: Korpri Didorong Kawal Pengelolaan Anggaran Demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Dip Ratar • Senin, 1 Desember 2025 | 13:10 WIB
DIPA/RADAR TARAKAN ASN: Wakil Bupati Malinau, Jakaria saat memimpin upacara HUT KORPRI ke-54 Tahun
DIPA/RADAR TARAKAN ASN: Wakil Bupati Malinau, Jakaria saat memimpin upacara HUT KORPRI ke-54 Tahun

MALINAU – Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan anggaran negara yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal ini ditegaskan Ketua Umum KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang amanahnya dibacakan oleh Wakil Bupati Malinau, Jakaria, pada upacara peringatan HUT KORPRI ke-54 di Malinau.

Dalam sambutannya, Jakaria menekankan pentingnya peran ASN sebagai motor birokrasi yang mengelola aliran besar pembiayaan negara, yaitu Rp 3.600 triliun APBN dan Rp 1.300 triliun APBD. Dengan total anggaran yang begitu besar, ASN memegang posisi strategis dalam memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan nasional.

“Seluruh anggota Korpri yang menjalankan APBN dan APBD harus benar-benar fokus melaksanakan dan mewujudkan astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Jakaria saat membacakan amanat tertulis itu.

Salah satu penekanan penting adalah komitmen KORPRI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju kisaran 8 persen. Untuk mencapai target ambisius tersebut, ASN diminta memperbaiki tata kelola anggaran dan menghindari segala bentuk kebocoran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Efisiensi belanja negara dan penguatan pendapatan daerah menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan yang harus dikawal oleh setiap anggota Korpri.

Jakaria juga menegaskan bahwa peningkatan pendapatan negara dan daerah harus menjadi fokus kinerja ASN. Selain menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran, ASN juga dituntut mampu memetakan kebutuhan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jembatan, sekolah, air bersih, puskesmas, dan akses layanan publik lainnya.

“Reformasi birokrasi harus dikawal agar benar-benar memberi manfaat bagi ASN dan masyarakat. Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah membuat rakyat Indonesia lebih berbahagia,” tegasnya.

Amanah tersebut juga menyinggung pentingnya integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan fungsi sebagai penggerak kebijakan publik dan pemersatu bangsa. Di tengah tuntutan era digital dan kompleksitas pengelolaan anggaran, KORPRI diminta tampil sebagai kekuatan moral dan organisatoris yang menjaga arah pembangunan nasional tetap di jalur yang benar. (*dip)

Editor : Azwar Halim
#kaltara #ekonomi #malinau #Pengelolaan #Wabup