Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

BNPP RI Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Perbatasan di Malinau, Infrastruktur jadi PR Utama

Dip Ratar • Senin, 3 November 2025 | 18:54 WIB

 

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.IP FOTO:DIPA/RADAR TARAKAN
Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.IP FOTO:DIPA/RADAR TARAKAN

MALINAU - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.IP, melaksanakan kegiatan Konfirmasi dan Koordinasi Pemutakhiran serta Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang, Kabupaten Malinau, Tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya terkait pengukuran kinerja pembangunan melalui instrumen IPKP yang mencakup tiga variabel utama, yaitu Lintas batas, Transportasi, dan Pertumbuhan ekonomi.

Ketiga variabel tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja yang diukur setiap tahun untuk melihat pencapaian pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Malinau.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan aktual melalui Forum Group Discussion (FGD).

Para peserta memberikan masukan dan berbagi informasi untuk dijadikan rekomendasi kebijakan dan intervensi teknis bagi kementerian atau lembaga terkait. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah permasalahan infrastruktur dan transportasi.

“Permasalahan paling menonjol adalah infrastruktur. Karena infrastruktur menjadi kunci konektivitas antara wilayah perbatasan dengan pusat kota. Jika konektivitas belum maksimal, maka distribusi logistik dan kegiatan pembangunan akan terhambat,” jelasnya.

Selain itu, kondisi transportasi udara dan pelabuhan juga menjadi perhatian, dengan beberapa fasilitas yang dinilai belum berfungsi optimal karena kurang perawatan.

“Ada beberapa pelabuhan yang kondisinya kurang terawat. Ini menjadi catatan penting yang akan kami rekomendasikan kepada kementerian teknis agar bisa ditindaklanjuti pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BNPP RI berharap hasil pengukuran IPKP dan masukan dari daerah dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi PKSN Long Nawang sebagai pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan Indonesia. (*dip)

Editor : Azwar Halim
#perbatasan #pembangunan #bnpp #kaltara #malinau #isu strategis