“Saya mewakili warga Kecamatan Sungai Boh mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyambutan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan pendek bilang orang,” ujar Kepala Adat Besar Sungai Boh Tanjung Bit menyampaikan sambutan atas kedatangan Yansen TP untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai Wagub Kaltara, di Balai Adat Mahak Baru, (13/4).
Tentu, kata Tanjung Bit, kehadiran orang nomor di Kaltara bersama rombongan pejabat terkait membuat masyarakat Sungai Boh bangga. Oleh karena itulah pihaknya bisa menyampaikan secara langsung kondisi dan harapan-harapan warga yang berada di pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau, baik menyampaikan secara langsung dengan sambutan maupun menggunakan syair yang dinyanyikan para amai (bapak) dan inai (ibu) warga Sungai Boh.
“Yang saya sangat tekankan di sini Pak, mohon maaf sebelum saya menyampaikan, akses kami di sini Pak sangat sulit. Kalau ada istilah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati, itulah semboyan kita di sini. Tetapi saya berbicara mungkin ini bisa bapak sampaikan ke pusat, jangan-jangan program di pusat itu mati-mati saja yang sampai di sini, tidak ada pembangunan yang signifikan yang kami lihat di sini,” ungkapnya.
Yang sangat mendesak saat ini, kata kepala adat, yaitu perbaikan atau pembangunan jalan dari Long Bagun, Kaltim ke Apau Kayan. Memang, lanjutnya, saat ini ada pembangunan jalan dari Long Bagun ke Apau Kayan, tapi melalui Long Tuyoq, Long Pahangai, Mahakam Hulu (Mahulu) yang merupakan daerah Kaltim.
Akses jalan tersebut memang sudah tembus sampai Long Pahangai, tapi menuju Mahak Baru belum tembus dan akses jalannya juga kalau dihitung kilometernya lebih jauh mencapai 200 kilometer (KM) lebih. Mereka lebih mengharapkan jalan yang selama ini digunakanlah yang diperbaiki, walaupun itu jalan milik sebuah perusahaan.
“Jadi harapan saya mewakili warga Kecamatan Sungai Boh, Jalan dari Long Bagun ke Sungai Boh itu yang kami inginkan untuk dibangun dan untuk dirawat. Sekali lagi Pak, jalan dari Long Bagun ke Sungai Boh (melewati jalan PT. Sumalindo Jaya Lestari), bukan ke Long Tuyoq (Mahakam Hulu). Long Tuyoq itu termasuk warga Kaltim,” kata Tanjung Bit.
Karena kebetulan dalam acara penyambutan Wagub juga hadir perwakilan dari PT. Sumalindo Jaya Lestar, ia meminta respons dari perusahaan tersebut agar bisa mencari solusi bersama dengan pemerintah supaya akses jalan yang mereka anggap lebih gampang ditempuh dari Long Bagun ke Kecamatan Sungai Boh sampai ke Kecamatan Kayan Selatan, Kayan Hulu dan Kayan Hilir itu bisa diperbaiki, dibangun atau dirawat.
“Sekali lagi Pak Wagub yang saya hormati, jalan sangat parah kalau kita lihat sekarang. Dengan parahnya itu pak, yang dulunya Rp 3 juta satu rit-nya (perjalanan moda transportasi dari tempat asal ke tujuan dalam satu waktu) ke Sungai Boh menjadi Rp 6-7 juta. Jadi ini yang sangat meresahkan masyarakat sehingga membeli sembako itu sangat sulit dan kadang-kadang kosong,” ungkapnya lagi.
Dia selaku perwakilan masyarakat juga memohon maaf apabila penyampaian dan permohonan pembangunan akses jalan dirasa kasar. Sebab dengan kedatangan Wakil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah lah mereka bisa menyampaikan uneg-uneg warga Apau Kayan.
Kalau diperhatikan, katanya, Apau Kayan dan Sungai Boh ini adalah suatu tempat yang sangat kesulitan, baik dari akses darat, udara bahkan pembangunan lainnya, tetapi dengan kepemimpinan Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum, dengan Wagub Kaltara Yansen TP mereka sudah melihat ada titik-titik terang pembangunan perbatasan akan berjalan dan lebih diperhatikan.
“Ini saya juga mohon maaf, saya pernah menonton di Mindanao (Filipina) disandera 15 orang, wah pemerintah mengeluarkan anggaran berapa miliar untuk mengeluarkan sandera. Sama halnya Pak kami di sini kesulitan dengan sembako, kesulitan dengan akses yang ada (seperti tersandera). Jadi kalau memang masih pemerintah pusat bisa memperhatikan kami, ya tolonglah diperhatikan jalan kami pak,” ucapnya memohon.
Ditegaskan, masyarakat tidak banyak meminta, saat ini hanya minta jalan dari Long Bagun ke Mahak Baru yang dibangun, bukan jalan dari Long Bagun ke Long Tuyoq. Karena jalan dari Long Bagun ke Mahak Baru sudah ada dibuat oleh PT Sumalindo Jaya Lestari, jadi tinggal perawatan dan pembangunan untuk meningkatkan saja.
Selain itu, ia meminta sekali lagi juga ke PT. Sumalindo Jaya Lestari agar tidak keberatan jika pemerintah mengambil alih untuk jadi program pembangunan jalan pemerintah pusat sehingga bisa dirawat dan ditingkatkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, kepala adat juga meminta kepada perusahaan lain yang saat ini sedang bekerja membangun jalan atau fasilitas negara di wilayah perbatasan yang melewati jalur PT Sumalindo Jaya Lestari agar turut serta memperbaiki jalan yang mereka lewati membawa material.
“Jadi kami juga menekankan kepada Pak Wagub dan rombongan bisa menyuarakan kepada perusahaan-perusahaan yang ada kegiatan di atas (perbatasan) karena mereka yang paling merusak jalan di sini. Itu yang perlu kami sampaikan kerja sama pemerintah daerah (pemda), baik Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Malinau maupun Provinsi Kaltara dan Kaltim,” harapnya.
Usai menemui dan mendengarkan secara langsung harapan-harapan dari warga Sungai Boh, Wagub Kaltara Yansen TP langsung meninjau jalan trase jalan yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan juga jalan milik PT Sumalindo Jaya Lestari.
Wagub menegaskan bahwa membangun jalan perbatasan tidak hanya untuk mobilisasi orang atau masyarakat dan barang, tapi untuk kepentingan negara secara menyeluruh bahkan internasional. Terutama jalan dari Long Bagun ke Apau Kayan.
“Karena ini link negara, link APBN yang kemudian nanti akan melintasi ke arah Malaysia. Kenapa demikian, karena di perbatasan Indonesia-Malaysia tepat di Desa Betaoh, Kayan Hulu, kita membangun PLBN (Pos Lintas Batas Negara),” ujar Wagub.
Dengan demikian tentu akses jalannya harus betul-betul efektif untuk sebuah aktivitas, baik rakyat maupun negara sendiri. Negara itu, kata Wagub, yaitu untuk pengamanan perbatasan, baik TNI-Polri dan mobilisasi perbatasan lainnya.
Karena itu, tentu pemerintah tidak gegabah untuk membangun jalan di perbatasan dengan hanya melihat kondisi saat ini. Tapi kita harus melihat kondisi masa depan. Kalau melihat kondisi masa depan ada pilihan yang terbaik yang bisa dilakukan.
Saat ini, sebut bupati Malinau periode 2011-2016 hingga 2016-2021 ini, jalan yang direncanakan APBN itu adalah dari Long Pahangai menuju ke Sungai Boh. Ini ia anggap terlalu berat untuk masyarakat daripada jalan yang sudah ada walaupun milik perusahaan swasta. Beratnya yaitu dari aspek sosial, ekonomi dan waktu.
Jadi sangat-sangat mempengaruhi. Sehingga dengan demikian tentu ini tidak menguntungkan bagi kita ke depan. Ya sekarang kalau untuk sekadar membuka isolasi tidak masalah. Tapi kalau kita melihat kepentingan negara ke depan, masyarakat ke depan, tentu kita harus buat pilihan yang terbaik,” cetusnya.
Pilihan terbaik saat ini, lanjutnya, adalah link yang dipakai oleh masyarakat yaitu trase jalan yang dibangun oleh PT Sumalindo Jaya Lestari yang jarak tempuhnya kurang lebih 160 km dari Long Bagun ke Mahak Baru, sementara akses jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai yang dibangun melalui APBN ke Mahak Baru 200 km lebih. Ada perbedaan jarak kurang lebih 40 km dan itupun belum tembus dibangun.
“Jadi saya kira tentu ini sesuatu yang harus dipikirkan dengan baik. Sementara jalan itu pun juga belum tembus walaupun dari wilayah Kaltim sudah membangun tembus ke perbatasan Kaltara. Kalau dilanjutkan, saya kira ini juga satu hal yang tidak efektif untuk kita,” tutur YTP, singkatan namanya.
Dengan adanya kunjungan dirinya bersama staf yang baru dilakukan pertama kali oleh Pemprov, bisa melihat persoalan yang ada dan memetakan pembangunan ke depan. Karena persoalannya bukan sekadar untuk ada proyek dan euforia membangun jalan, tapi harus melihat kepentingan rakyat kata Wagub yang baru dilantik satu tahun lalu ini.
Dipaparkan Wagub, jarak tempuh jalan melewati trase PT Sumalindo Jaya Lestari dalam keadaan normal bisa tiga hari sampai satu minggu, namun jika nantinya menggunakan jalan dari Long Pahangai ke Mahak Baru bisa mencapai berminggu-minggu. Karena sampai di Long Pahangai kembali menempuh Long Bagun untuk mengambil barang dan bahan pokok. Dengan waktu tempuh seperti tentu tidak menguntungkan.
Jalan yang sedang dibangun itu, katanya lagi, mungkin baru bisa fungsional 10 tahun lagi. Bayangkan jika masih menunggu 10 tahun, kasihan masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan ada kearifan dan keikhlasan dari PT Sumalindo Jaya Lestar sendiri bisa mempertimbangkan trase jalan ini diserahkan kepada negara. Dengan pengertian bahwa ke depan negaralah yang membangun dan memelihara jalan tersebut.
“Apalagi saya dengar juga dari kebijakan Sumalindo ke depan tidak lagi untuk mobilisasi kayu log, tapi lebih ke carbon rate. Dengan demikian saya kira tidak ada persoalan jalan Sumalindo untuk kepentingan negara. Jadi saya kira itu hal-hal yang sangat mungkin kita lakukan sepanjang kita ingin melihat ke depan,” katanya.
Wagub akan melaporkan hasil kunjungan mengenai jalan tersebut kepada Gubernur dan diharapkan nanti didorong ke pusat agar ada kebijakan negara untuk berbicara dengan pihak investor atau PT. Sumalindo Jaya Lestari agar mempertimbangkan penggunaan jalan untuk rakyat perbatasan.
Karena jalan ini berada di perbatasan Kaltim – Kaltara, nantinya kata Wagub, pihaknya akan duduk satu meja dengan Pemprov Kaltim, Balai Jalan Kaltim dan Kaltara juga pihak perusahaan untuk mencari solusi terbaik. Ini harus ditempuh karena ada kurang lebih 100 KM di perbatasan Kaltim-Kaltara kewenangan pembangunannya Balai Pelaksana Jalan Kaltim.
“Tetapi sekali lagi, ini bukan soal Kaltim dan Kaltara, ini persoalan Indonesia, ini persoalan trase APBN. Persoalan dia menyimpang ke Long Pahangai masuk ke daerah lain, itu persoalan lain. Kita harapkan nanti Kaltara dan Kaltim duduk satu meja tentu di depan Dirjen Bina Marga. Jadi di situ melihat kepentingan negaranya. Bukan lagi melihat Kaltim atau Kaltara lagi,” pungkasnya. (ags/lim) Editor : Muhammad Erwinsyah