BALIKPAPAN – Belakangan ini, ramai beredar kabar kendaraan bermasalah yang diduga akibat bahan bakar minyak (BBM). Hal ini, bahkan membuat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ikut turun tangan.
Di sisi lain, polemik ini juga turut menyita perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Timur yang menilai hal ini mesti menemui titik terang.
Ketua YLKI Kaltim Piatur Pangaribuan mengatakan, sudah semestinya pihak Pertamina bertanggung jawab atas hal ini. Terlebih, dugaan BBM menjadi penyebab kerusakan sejumlah kendaraan, terus saja beredar di masyarakat.
Untuk itu, Piatur beranggapan Pertamina perlu membayar ganti rugi atas dua kerugian yang dialami masyarakat. Yakni, kerugian langsung berupa produk pertalite yang dijual dengan harga pertamax. Ditambah, kerugian tidak langsung berupa kerusakan dan penurunan performa kendaraan yang diduga akibat pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Karena yang dirugikan masyarakat, sebaiknya Pertamina membayar kerugian kepada masyarakat, bukan ke negara. Kompensasi pengembaliannya itu harus ke masyarakat,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (9/4).
Selain itu, ia juga mengimbau agar masyarakat yang dirugikan untuk melapor pada kepolisian. Demi meminta pertanggungjawaban Pertamina atas dugaan BBM yang merusak performa kendaraan tersebut.
Caranya, lanjut dia, masyarakat datang ke kantor polisi dan melakukan inventarisasi. Apalagi perlindungan konsumen ini, di bawah tanggung jawab Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
“Jadi memang masyarakat harus masif bikin laporan penipuan,” tandasnya.
Untuk diketahui, saat ini kualitas BBM diduga buruk dan menyebabkan penurunan performa kendaraan masyarakat. Hal itu membuat tak sedikit masyarakat Kaltim, termasuk Balikpapan yang mengeluhkan kendaraan mereka mengalami gangguan usai mengisi bahan bakar di SPBU. (ms/jnr)
Editor : Azwar Halim