GUNA memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bergerak cepat.
Digelar pendampingan verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 di Balai Penyuluhan KB, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (25/3).
Langkah ini merupakan strategi penting untuk memastikan PPU siap menghadapi penilaian ketat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Perwakilan DKP3A Kaltim, Nova Paranaon menekankan pentingnya peran provinsi sebagai pembina pendamping dalam proses ini.
“Kami hadir untuk memastikan pelaksanaan verifikasi berjalan optimal, dengan fokus pada persiapan yang matang. Tujuan kami bukan sekadar meraih predikat, tetapi lebih dari itu, yaitu memastikan implementasi program KLA sebagai sistem pembangunan anak yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” kata Nova Paranaon yang keterangannya dikutip Kaltim Post, Rabu (26/3).
Dia juga menyoroti pentingnya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan KLA yang berkualitas.
“Keberhasilan KLA tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas.
Ini adalah kerja kolaboratif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dan yang paling utama, komitmen kuat dari kepala daerah. Komitmen ini akan tercermin dalam kebijakan, penganggaran, dan implementasi program yang berpihak pada anak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nova Paranoan menyampaikan optimisme terhadap potensi PPU meraih predikat Nindya KLA.
“Predikat Nindya bukan sekadar simbol, tetapi bukti nyata bahwa PPU mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai standar nasional. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa outcome dari program KLA benar-benar dirasakan oleh anak-anak di PPU,” tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, Chairur Rozikin, dalam kesempatan itu, menjelaskan bahwa pendampingan ini adalah langkah antisipatif menjelang verifikasi lapangan oleh KemenPPPA RI pada April 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa data dan implementasi di lapangan sesuai dengan laporan yang telah kami sampaikan. Untuk itu, kami akan mengintensifkan koordinasi dengan seluruh OPD terkait untuk melengkapi eviden-eviden yang dibutuhkan,” katanya.
Chairur Rozikin juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan KLA.
“Penilaian KLA adalah cerminan dari kerja kolaboratif seluruh elemen daerah. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat sinergi dengan OPD, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya,” tambahnya.
Ia pun menyampaikan harapan agar PPU dapat meraih predikat Nindya KLA.
“Dengan nilai sementara 773,84, kami optimistis dapat mencapai target nilai maksimal. Namun, untuk meraih predikat Nindya, kehadiran bupati saat penilaian menjadi faktor krusial. Kami akan segera berkoordinasi dengan beliau untuk memastikan dukungan penuh dalam proses ini,” tegasnya. (adv/jnr)
Editor : Azwar Halim