BALIKPAPAN – Komunitas driver online belum lama ini menyatakan keberatan dengan surat edaran Dinas Perhubungan tentang angkutan sewa khusus (ASK). Alasan utamanya soal peraturan yang menjadi dasar surat edaran tersebut.
Tepatnya Perwali Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian sepeda motor sebagai angkutan alternatif berbasis aplikasi teknologi informasi. Sebab dalam surat edaran turut mengatur area layanan bagi ASK roda empat.
Sopir daring roda empat beralasan, perwali hanya mengatur angkutan sepeda motor. Apalagi saat itu memang sempat terjadi ketegangan dengan angkutan online roda dua. Menanggapi situasi ini, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud membuka opsi untuk meninjau kembali perwali tersebut.
Dia melihat regulasi telah terbit 2017 lalu. Tentu dibuat untuk tidak merugikan seluruh pihak atau mendatangkan mudharat. Menurutnya tidak menutup kemungkinan ada hasil nantinya setelah peninjauan lagi.
"Kami akan tarik, pelajari atau review bagaimana kondisi 2017 lalu," katanya.
Rahmad menambahkan, situasi sekarang mungkin zaman sudah berubah. Sehingga pemerintah kota perlu meninjau kembali. Dia meyakini aturan dibuat agar bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya tidak ingin peraturan yang ada justru merugikan masyarakat.
"Kalau ternyata banyak tidak sesuai dengan kondisi sekarang atau tak menguntungkan, mungkin kami tinjau lagi," bebernya.
Menurutnya sekarang kondisi masih aman, tetap jaga kondusivitas kota. Baik sopir daring roda dua dan roda empat beroperasi seperti biasa. Sebagai informasi, ketegangan antara angkutan kota (angkot) dan angkutan online di Kota Minyak terjadi beberapa waktu lalu.
Terakhir sempat terpampang spanduk larangan bagi seluruh driver online untuk menunggu, mengetem, dan mengangkut di wilayah yang bersinggungan dengan angkot. Khususnya di Pelabuhan Semayang. (ms/jnr)
Editor : Azwar Halim