Pedagang BBM Eceran Minta Kelonggaran Wali Kota Samarinda

Radar Tarakan • Dipublikasikan Rabu, 29 Mei 2024 | 10:00 WIB

 

 

DISKUSI: Andi Harun menerima perwakilan P2SM Samarinda dalam audiensi tentang pelarangan penjualan BBM menggunakan pertamini di Balai Kota, Senin (27/5).PROKOMPIM FOR KALTIM POST
DISKUSI: Andi Harun menerima perwakilan P2SM Samarinda dalam audiensi tentang pelarangan penjualan BBM menggunakan pertamini di Balai Kota, Senin (27/5).PROKOMPIM FOR KALTIM POST

SAMARINDA–Puluhan pedagang sembako dan BBM eceran yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Sembako dan Minyak (P2SM) Samarinda mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun, di Balai Kota, Senin (27/5).

Dalam pertemuan itu, para pedagang meminta kelonggaran untuk dapat kembali berjualan BBM setelah diberlakukannya Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait Pelarangan Penjualan BBM Tanpa Izin Resmi sejak 30 April lalu.

Wakil Ketua P2SM Andi Patongai mengatakan, kelangsungan hidup para pedagang kecil menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Dia berharap pedagang tetap bisa berjualan.

“Jadi substansinya teman-teman bisa menjual," ungkapnya ditemui usai pertemuan.

Setelah adanya SK wali kota tersebut, pendapatan pedagang menurun. Atas kondisi itu besar harapan pedagang, pemerintah dapat mengakomodir dan mengangkat usaha-usaha kecil.

"Alhamdulillah tadi wali kota respons sangat positif, karena kami masih bisa berjualan sembari menunggu kebijakan," ujarnya.

Hal itu mengingat bahwa larangan berdampak besar bagi masyarakat, terutama bagi para pedagang kecil. Terlebih usaha itu disebutkannya sangat urgen, bersentuhan dengan masyarakat akar rumput.

“Kalau ‘dikebiri’ tidak direspons dengan baik, itu akan menjadi masalah,” sebutnya.

Saat ini anggota P2SM sekitar 1.018 pedagang, dan ke depan masih ada tambahan sekitar 500 orang. Jika itu direduksi, efeknya akan berbahaya karena menyangkut khalayak.

“Kalau tidak direspons baik, Samarinda akan goyang," tegasnya.

Dia mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. “Kami siap mengikuti regulasi yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, SK Wali Kota Samarinda Nomor 500.2.1/184/HK-HS/IV/2024 tentang Pelarangan Aktivitas Penjualan BBM urung ditegakkan. Karena hingga kini pedagang masih berjualan bebas, baik BBM bersubsidi maupun non subsidi, menggunakan botolan maupun mesin dispenser pertamini tanpa SNI. (dra/jnr)

Editor : Azwar Halim
samarinda kaltim