Keran Moratorium DOB Dibuka Desember 2026? 

Iwan RT • Dipublikasikan Sabtu, 24 Oktober 2026 | 19:08 WIB
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat hingga saat ini masih memberlakukan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) secara nasional. 

Hal itu membuat ratusan usulan pembentukan calon DOB dari seluruh Indonesia jadi mandek, termasuk lima usulan dari Kalimantan Utara (Kaltara). 

Lima usulan calon DOB di Kaltara itu meliputi Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apau Kayan dan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) 

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa dirinya baru saja menghadiri pertemuan Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan DOB seluruh Indonesia pada bulan lalu. 

"Penjelasan dari Ketua Forum, di Desember (2026) ini diusahakan akan terbit PP (Peraturan Pemerintah) terkait pembukaan moratorium DOB," ujar Gubernur Zainal. 

Jika hingga waktu yang ditargetkan itu belum bisa terbit PP-nya, maka akan ada upaya lain yang akan dilakukan Forkonas PP DOB seluruh Indonesia ini. 


REFLEKSI 14 TAHUN KALTARA

Tahun 2026 ini, Kaltara genap berusia 14 tahun. Tentu perlu ada refleksi 14 tahun terbentuknya provinsi ke-34 Indonesia ini, mulai dari apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih menjadi PR. 

Secara umum, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah selama 14 tahun ini sudah cukup terlihat, meskipun masih ada beberapa yang memang harus ditangani secara serius. 

Namun, lebih dari sekedar pembangunan, ada hal yang juga tak kalah pentingnya perlu disikapi serius, yakni peningkatan status Tanjung Selor yang merupakan ibu kota Kaltara dari yang saat ini masih kecamatan menjadi kota. 

"Kita berharap, khususnya ibu kota Kaltara ini sudah harus berstatus kota," tutur Gubernur Zainal. 

Dibeberkan, saat ini kepolisian sudah mendahului peningkatan status dengan membentuk Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bulungan yang dipimpin Komisaris Besar Polisi (Kombes). 

Demikian juga dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0903/Bulungan yang sudah dipimpin oleh Kolonel. 

"Ini salah satu tolok ukur bahwa Tanjung Selor sudah layak jadi kota," sebutnya. 

Adapun salah satu PR yang harus disikapi saat ini adalah melengkapi syarat kewilayahan usulan DOB Kota Tanjung Selor. Sesuai ketentuan, minimal empat kecamatan untuk usulan pembentukan calon DOB kota. 

"Saya rasa Bupati suda mengupayakan ini. Jadi diupayakan dulu pemekaran kelurahan oleh kabupaten, setelah itu baru dilanjut pemekaran kecamatan," katanya. 

Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mendorong agar usulan calon DOB dari provinsi ke-34 Indonesia ini dapat disetujui. (iwk)

Editor : Azward Halim
kaltara