TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim melalui penyusunan Strategi Daerah dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+. Dokumen yang ditargetkan rampung pada Desember 2026 ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang langkah pengurangan emisi karbon di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Langkah tersebut sekaligus bagian dari upaya untuk memetakan kondisi dasar atau baseline karbon di Kaltara sebagai acuan untuk mengukur capaian mitigasi perubahan iklim.
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) Kaltara, Bertius saat ditemui usai peluncuran proyek RBP (Result-Based Payment) untuk REDD+ For Results Periode 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Tanjung Selor, Rabu (14/10).
"Peluncuran proyek RBP ini disandingkan dengan kegiatan konsultasi publik penyusunan dokumen strategi dan rencana aksi REED+ Kalimantan Utara atau biasa disingkat SRAP," ujar Bertius.
Dijelaskannya, dalam dokumen ini juga akan memuat data. Misalnya, saat ini Kaltara punya data dasar untuk karbon itu berapa besar. Ini biasa dikenal dengan baseline. "Ini ditargetkan selesai di bulan Desember. Penyusunan SRAP akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan RBP di Provinsi Kalimantan Utara," tuturnya.
Secara umum, mitigasi karbon ini sudah dihitung seluruh Indonesia. Lalu dilihat kawasan hutannya, kawasan kinerjanya, hingga restorasi kawasan. Ini yang kemudian diberikan anggarannya. "Jadi ini berfokus pada kinerja pemerintah daerah masing-masing untuk periode 2014-2016. Nah, ke depan kita terus mendorong perhitungan yang 2017 sampai hari ini supaya kita dapat lagi RBP-nya," kata Bertius.
Adapun RBP ini dibayar oleh dunia internasional melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). (iwk)
Editor : Azward Halim