TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan berbagai upaya untuk menyikapi persoalan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan pemerintah pusat secara nasional.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap rencana kegiatan yang sudah diprogramkan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, salah satu langkah yang diambil adalah melakukan perangkingan terhadap program yang sudah disusun oleh masing-masing perangkat daerah.
“Rumahnya sudah ada di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), itu harus ketemu tema di tahun 2027 dengan 10 prioritas pembangunan Kaltara,” ujar Sekprov Denny.
Artinya, tidak boleh perangkat daerah itu membuat program dengan sendirinya keluar dari 10 prioritas tersebut, khususnya dari RKPD yang sudah disusun untuk kerangka kerja pembangunan di tahun 2027 tersebut.
“Jadi program perangkat daerah itu harus fokus ke sana (RKPD, Red),” kata mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara itu.
Dalam hal ini, persentasenya juga akan tetap dinilai. Misalnya tentang kemiskinan, maka perangkat daerah yang memiliki kewenangan menangani kemiskinan itu harus fokus soal penanganan kemiskinan, jangan bicara soal yang lain.
Bahkan, lanjut Sekprov Denny, dalam hal ini perangkat daerah didorong untuk berinovasi tidak hanya berharap dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi harus bisa melakukan ‘jemput’ bola untuk mendapatkan pembiayaan dari pusat.
“Jadi harus ada solusi-solusi, salah satunya dengan membangun hubungan yang lebih bagus ke pusat. Bahkan, hasil dari komunikasi itu tidak semuanya harus kita yang kerjakan, tapi bisa dikerjakan oleh pusat dengan manfaat yang dirasakan masyarakat Kaltara,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim