TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih belum ada mengajukan usulan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk menggantikan sejumlah PNS yang purna tugas atau pensiun.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (7/10). Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang masih diperhitungkan sehingga hal itu belum dilakukan.
“Sementara dengan kondisi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan belanja pegawai kita, saat ini kita belum mengajukan,” ujar Sekprov Denny.
Untuk sementara, lanjut Sekprov Denny, pihaknya akan maksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada dengan jumlah sekitar 6 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
“Saya sudah katakan, Kaltara di awal itu hanya dengan ratusan orang saja bisa maksimal, masa dengan ribuan orang saat ini kita tidak bisa maksimal,” tegasnya.
Adapun strategi yang dilakukan menyikapi kondisi APBD yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran saat ini sudah dirumuskan, yakni dengan menerapkan sistem money follow priority atau anggaran mengikuti program yang benar-benar penting, strategis dan memiliki target kinerja terukur.
“Jadi segala sesuatunya kita kedepankan yang prioritas dulu. Semua kita punya program bagus, tapi kita lihat skala prioritas yang terpenting untuk mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.
Artinya, program prioritas yang betul-betul mempunyai daya ungkit dan berdampak dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Dengan efisiensi anggaran ini, tetap akan ada rencana kegiatan yang akan terganggu. Tapi kita sudah siapkan strategi untuk menyikapi hal itu,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim