Mendagri Tito ke Kaltara, DPRD Harap Persoalan Perbatasan Segera Teratasi 

Iwan RT • Dipublikasikan Selasa, 6 Oktober 2026 | 10:41 WIB
PERBATASAN: Ketua DPRD Kaltara berfoto bersama dengan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. FOTO: HUMAS DPRD KALTARA
PERBATASAN: Ketua DPRD Kaltara berfoto bersama dengan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. FOTO: HUMAS DPRD KALTARA

TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa (6/10).

Kali ini, kedatangan Mendagri bersama rombongan untuk mengecek secara langsung kondisi di wilayah perbatasan RI-Malaysia di provinsi ke-34 Indonesia ini, khususnya wilayah Krayan di Kabupaten Nunukan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Achmad Djufrie saat dikonfirmasi usai menyambut kedatangan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan mengatakan, kedatangan Mendagri ini tidak lain adalah buah dari perjuangan panjang masyarakat Kaltara.

“Ini perjuangan kita semua untuk meminta agar wilayah perbatasan ini diperhatikan, hingga akhirnya Mendagri diperintahkan Presiden untuk turun langsung melihat perbatasan,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan.

Politisi partai Gerindra ini mengungkapkan, sejauh ini lembaga eksekutif bersama dengan lembaga legislatif di Kaltara ini sudah berjuang untuk mendapatkan perhatian ke sejumlah Kementerian, mulai dari Kemendagri, Kementerian PU hingga ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Berapa kali kita sudah berjuang ke Kementerian. Salah satunya ke Kementerian PU yang waktu itu saya yang langsung memimpin. Ke Kementerian Keuangan kita juga datang dalam rangka meminta dukungan anggaran untuk perbatasan,” katanya.

Ditambah lagi dengan adanya sejumlah aksi yang dilakukan masyarakat di wilayah perbatasan. Tapi, perjuangan-perjuangan yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan itu ternyata sudah dicatat dan dikumpul oleh pemerintah pusat. 

“Akhirnya Mendagri diperintahkan langsung oleh Presiden untuk turun mengecek ke perbatasan. Kita juga sudah mengusulkan bahwa ini permasalahan di perbatasan, masyarakat di perbatasan sana sampai mengibarkan bendera (Bendera Borneo) untuk merdeka,” tuturnya.

Tapi, dengan keadaan seperti ini, akhirnya pemerintah pusat menurunkan Mendagri dan Menteri Pertahanan (Menhan) untuk langsung melihat kondisi di wilayah perbatasan ini. 

“Jangan sampai hanya kita yang ngomong. Kita berharap dengan turunnya Mendagri bersama timnya ini, persoalan di wilayah perbatasan Kaltara bisa segera teratasi, terutama tentang infrastruktur jalan,” pungkasnya. (iwk)

Editor : Rahul
Persoalan Perbatasan kaltara mendagri kunker dprd