TANJUNG SELOR - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 saat ini masih terus diproses.
Berdasarkan tahapan pembahasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perubahan APBD ini sudahasuk pada jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, struktur Perubahan APBD ini mencerminkan adanya kebutuhan pemerintah daerah untuk memperkuat pendanaan terhadap program-program prioritas.
"Sekaligus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan terkini," ujar Sekprov Denny kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global, kondisi perekonomian Kaltara menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Berbagai indikator makro daerah memperlihatkan tren yang positif dan menjadi modal penting dalam melanjutkan agenda pembangunan.
Pada triwulan II tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kaltara tercatat 4,96 persen, inflasi terkendali di angka 2,17 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada di 3,90 persen. Kemudian angka kemiskinan turun menjadi 5,18 persen dan IPM (indeks pembangunan manusia) mencapai 74,04.
Melalui berbagai kebijakan yang lebih fokus dan belanja yang lebih berkualitas sebagaimana tertuang dalam rancangan Perubahan APBD tahun ini, diharapkan perekonomian daerah dapat tumbuh secara lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.
"Kita berharap pembangunan Kalimantan Utara akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat," tuturnya.
Sekprov Denny menyebutkan, atas dasar ini, belanja dalam Perubahan APBD tahun ini diarahkan pada lima prioritas. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan target pendidikan bermutu yang menjangkau wilayah pedalaman dan perbatasan, serta layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Kedua, konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk membuka akses ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Ketiga, penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan.
"Targetk kitu UMKM naik kelas, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan pariwisata, serta keandalan rantai pasok untuk menjaga inflasi," tuturnya.
Keempat, percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sembari terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Terakhir, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran secara lebih terarah, dengan sasaran rumah tangga miskin yang paling dalam tingkat kemiskinannya.
"Seluruh prioritas ini dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien," bebernya.
Pada prinsipnya, Perubahan APBD ini bukan sekadar mengubah angka pendapatan, belanja dan pembiayaan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang tersedia bekerja untuk masyarakat.
"Ini dirancang sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati industri besar, tapi juga dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim