TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara mematangkan persiapan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan. Penelitian dijadwalkan berlangsung pada 4–8 Oktober mendatang.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius mengatakan, rakor tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah terkait sebagai bagian dari persiapan dukungan dan fasilitasi bagi Tim Peneliti BRIN selama berada di Kaltara. “Koordinasi ini penting untuk memastikan dukungan dan fasilitasi menjelang kedatangan Tim Peneliti BRIN, sehingga pengumpulan data dan informasi di lapangan dapat berjalan lancar dan komprehensif,” kata Bertius kepada Radar Kaltara, Jumat (25/9).
Kaltara, sambung Bertius, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah perbatasan darat sekaligus laut yang dinilai strategis dalam kajian tata kelola kawasan perbatasan.
“Kalimantan Utara memiliki karakteristik unik sebagai wilayah perbatasan darat sekaligus laut, sehingga menjadi lokasi yang strategis dalam penelitian ini,” katanya.
Bertius menjelaskan, riset BRIN tersebut berfokus pada pengembangan Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance. Model itu diarahkan untuk menjawab berbagai kompleksitas tata kelola di kawasan perbatasan, termasuk persoalan sinkronisasi regulasi, keterbatasan kewenangan dan penguatan kapasitas fiskal daerah. “Penelitian ini berfokus pada pengembangan model desentralisasi asimetris yang adaptif untuk menjawab kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan,” tuturnya.
Dalam penelitian lapangan nanti, Tim BRIN akan menggali data empiris melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan pemerintah daerah, akademisi serta sejumlah pemangku kepentingan di Kaltara. Pengumpulan informasi tersebut diharapkan memberikan gambaran faktual mengenai kondisi dan kebutuhan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan.
“Data empiris dari lapangan sangat penting untuk memperkuat kajian dan memastikan model yang dikembangkan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil wawancara, diskusi dan validasi akademik di lapangan akan menjadi bahan penyempurnaan model kebijakan sekaligus penyusunan rekomendasi strategis bagi pemerintah.
“Masukan dan validasi dari lapangan nantinya digunakan untuk menyempurnakan model kebijakan serta menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah,” jelasnya.
Menurut Bertius, penguatan tata kelola perbatasan membutuhkan sinergi antar pusat dan daerah. Karena itu, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan secara berjenjang sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan.
“Ke depan, model ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola multi-level, meningkatkan governability, serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya. (jai)