TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi pajak daerah hingga akhir triwulan III tahun 2026 masih di angka 64,11 persen dari total target Rp 752 miliar.
Angka ini terbilang masih rendah karena waktu yang tersisa hanya kurang lebih satu triwulan atau tiga bulan lagi. Demikian juga dengan retribusi, dari target tahun 2026 yang ditetapkan sekitar Rp 21 miliar saat ini baru terealisasi sekitar 31 persen.
Menyikapi hal itu, Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan bahwa berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pihaknya, mulai dari aktif melakukan ‘jemput bola’ hingga pemberlakuan insentif pajak di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kaltara pada Oktober mendatang.
“Kita tetap optimistis realisasi bisa tinggi. Langkah yang kita lakukan untuk mengejar target ini, salah satunya kita sudah membentuk Tim Satgas (Satuan Tugas) untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” ujar Datu Iqro kepada Radar Tarakan, Selasa (22/9).
Saat ini, lanjut Datu Iqro, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara sudah diminta data-datanya terkait dengan penggunaan alat berat, air permukaan, bahan bakar minyak (BBM) serta kendaraan bermotor.
“Kita optimistis lah kita bisa mencapai realisasi 95 persen dari target yang sudah ditetapkan,” tuturnya.
Ia mengaku, sulitnya untuk menembus capaian 100 persen saat ini dilihat dari indikator pajak yang dilakukan pemungutan. Dalam hal ini, yang cukup berat itu pada pajak kendaraan bermotor (PKB), karena saat ini daerah juga terdampak ketidakpastian ekonomi global.
“Tapi kita masih tetap berupaya ini bisa terealisasi maksimal. Kalau untuk sumber pajak yang lainnya, insha Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai target. Kita terus lakukan ‘jemput bola’, razia kendaraan bermotor hingga memberikan insentif pajak,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim