TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto mengumpulkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang terjaring razia di sejumlah warung kopi dan caffee di Tanjung Selor awal pekan lalu.
Pengumpulan para abdi negara yang melanggar disiplin ASN tersebut diberikan pembinaan. Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Denny menyoroti soal kedisiplinan menaati jam kerja dan tanggung jawab ASN untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Saya mengumpulkan ASN yang terlibat razia kemarin untuk memberikan pembinaan terkait tanggung jawab dan kepatuhan terhadap jam kerja,” ujar Sekprov Denny.
Ia menegaskan bahwa ASN boleh menikmati waktu istirahatnya, tapi harus tetap memperhatikan kewajiban, tanggung jawab dan kedisiplinan.
“Silakan istirahat, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan harus nongkrong dan sebagainya pada jam kerja, karena kita ada jam kerja yang diminta tanggung jawabnya dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Harapannya kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama dan tidak terulang lagi. Ditegaskannya pula, kedisiplinan tidak hanya bicara soal keberadaan di kantor, tapi juga kepatuhan terhadap jam kerja dan pelaksanaan tugas.
Hal yang tak kalah pentingnya harus diingat adalah ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Pengawasan disiplin dapat dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tapi juga dari masyarakat.
“Ini kita lakukan dengan cara razia. Ke depan, pengawasan akan kita lakukan lebih dari itu, bisa melalui kehadiran apel pagi bisa juga kita lihat dari kinerja harian,” tuturnya.
TPP DAN PENINGKATAN KINERJA
Sekprov Denny juga memberikan atensi terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Ditegaskannya, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur ini harus diimbangi oleh para ASN dengan peningkatan kinerja. Apalagi dengan dipertahankannya TPP tanpa dilakukan pengurangan.
“Tolong dihargai kebaikan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memberikan TPP. Alhamdulillah, kita di Pemprov Kaltara TPP-nya tidak dikurangi satu rupiah pun. Harusnya itu yang dijaga,” tegasnya.
Untuk itu, kejadian ini harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya, mulai dari mematuhi ketentuan jam kerja, tingkatkan disiplin, hingga lakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi yang sudah ditetapkan. (iwk)
Editor : Azward Halim