TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih dihadapkan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan data Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, total hotspot di Kaltara hingga 11 September 2026 mencapai 282 titik. Hal ini yang kemudian menuntut kesiapsiagaan petugas untuk melakukan penanganan.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) Dishut Kaltara, Maryanto mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sekalipun jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi lainnya, jumlah hotspot di Kaltara masih lebih rendah.
"Dari sisi jumlah hotspot, kita memang rendah (dibanding provinsi lain). Tapi kondisi yang cukup tinggi di Agustus tetap menjadi atensi kita. Tidak boleh lengah!," ujar Marianto.
KALTARA URUTAN 19 NASIONAL
Marianto menyebutkan, jika dilihat secara nasional, di Indonesia tercatat ada 34.404 titik panas atau hotspot. Dari jumlah ini, Kaltara menduduki posisi ke-19 dengan total hotspot 282 titik.
Jumlah hotspot ini terpantau lewat satelit Terra Aqua, SNPP dan NOAA20 NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence level).
Dari pantauan ini tercatat yang paling tinggi terjadi di Agustus dengan jumlah 184 hotspot, kemudian di September hingga tanggal 11 tercatat bertambah 71 hotspot.
Angka dalam dua bulan (Agustus dan September) ini sama dengan data rekapitulasi Sipongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.
Selain dua bulan itu, juga terpantau ada satu titik hotspot pada Januari, satu titik pada Februari, dua titik pada Maret, 10 titik pada April, 8 titik pada Mei, tiga titik pada Juni, serta tiga pada Juli 2026.
TIGA LANGKAH CEGAH KARHUTLA
Karhutla yang terjadi di Kaltara tahun 2026 ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jika dilihat dari luasan yang terdampar, hingga awal September 2026 itu sudah lebih dari 3 ribu hektare. Sedangkan di tahun 2025 tercatat hanya 989,80 hektare dan tahun 2024 seluas 1.601,22 hektare.
Kondisi ini yang juga mendorong Dishut Kaltara untuk memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini di lapangan. Setidaknya ada tiga langkah utama yang menjadi perhatian.
Pertama, memperkuat patroli terpadu dan ground check cepat dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh kabupaten/kota.
Setiap koordinat hotspot yang terdeteksi melalui sistem Sipongi akan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.
Kedua, meningkatkan sinergi lintas lembaga bersama Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Manggala Agni, tim penegakan hukum Kemenhut, TNI, Polri, serta masyarakat.
"Kolaborasi ini diperlukan agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani lebih cepat," tuturnya.
Terakhir, memperkuat edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) kepada masyarakat dan pemegang izin konsesi hutan di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Edukasi ini penting untuk mencegah penggunaan api dalam membuka maupun membersihkan lahan. Tapi, hal yang tak kalah pentingnya di sini adalah pencegahan.
"Setiap titik yang terdeteksi harus segera diverifikasi agar kita mengetahui kondisi yang sebenarnya dan bisa memutuskan untuk mengambil langkah secepat mungkin," tegasnya.
Harapannya, sinergi untuk meningkatkan kewaspadaan terjadinya karhutla di Kaltara ini dapat berjalan dengan baik agar kondisi dan situasi di lapangan dapat terkendali. (iwk)
Editor : Azward Halim