TANJUNG SELOR – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dari tingkat kabupaten/kota maupun dari tingkat provinsi.
Bahkan tak hanya dari instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kehutanan (Dishut), perhatian terhadap persoalan karhutla di Kaltara juga mendapat perhatian dari perangkat daerah lain, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Dalam hal ini, DPMD Kaltara mendorong pencegahan berbasis desa lewat konsep Desa Zero Karhutla. Langkah ini dinilai penting untuk menyetop terjadinya karhutla berulang setiap tahun.
“Karhutla ini merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Kepala DPMD Kaltara, Obed Daniel di Tanjung Selor, Senin (7/9).
Dikatakannya, karhutla ini kerap terjadi berulang saat musim kemarau. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal, terutama dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sejauh ini pembukaan lahan dengan cara membakar saat ini masih menjadi pilihan masyarakat karena dianggap sebagai cara yang murah, mudah dan efisien, dibandingkan dengan membuka lahan secara mekanis.
“Sebagian masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa membakar lahan itu dilarang. Tapi, cara ini masih dipilih karena dianggap paling murah dan mudah,” kata Obed.
Lewat konsep Desa Zero Karhutla ini, salah satu gagasan yang ditawarkan adalah memberikan insentif kepada desa yang mampu menjaga wilayahnya dari kasus karhutla, baik itu dalam bentuk peningkatan kapasitas maupun dukungan dana.
“Perlu ada insentif atau penghargaan. Seperti apa bentuk insentif yang diberikan, itu bisa berupa peningkatan kapasitas, bisa juga dukungan dana untuk pembangunan desa,” tuturnya.
Jika konsep ini diterapkan, Obed mengaku yakin bahwa penanganan karhutla tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul, tapi ada perhatian bersama mulai dari tingkat desa untuk mencegah muncul titik api atau kebakaran.
“Mudah-mudahan konsep Zero Karhutla ini bisa diterapkan. Kita ingin mencegah karhutla agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Kendati demikian, ia menilai bahwa dukungan sarana dan prasarana pemadaman juga tetap diperlukan, di antaranya kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah pesisir.
“Termasuk sinergi lintas sektor juga sangat diperlukan, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, serta dari masyarakat umum dan lembaga terkait lainnya. Intinya, penanganan bencana seperti karhutla ini harus kita lakukan dengan cara bersinergi,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim