TANJUNG SELOR – Setelah sempat tertunda, akhirnya rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 dilakukan pada Rabu (9/9).
Ada beberapa hal yang menjadi atensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala tersebut. Salah satunya meminta perusahaan besar melibatkan UMKM lokal dalam kegiatannya.
“Kita ada SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kaltara). Ini jadi strategi kita untuk memastikan pertumbuhan investasi di daerah memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal,” ujar Wagub Ingkong.
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, SINERGI Kaltara ini diarahkan untuk menghubungkan investasi dan kawasan industri di provinsi ke34 Indonesia ini dengan pelaku usaha lokal. Ini menjadi perhatian serius karena pertumbuhan investasi di Kaltara saat ini sangat pesat.
“Pertumbuhan ini harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan. Makanya kita minta untuk melibatkan UMKM lokal agar mereka tidak hanya jadi penonton di daerah sendiri,” tuturnya.
Salah satu sasaran utama SINERGI Kaltara adalah mengintegrasikan UMKM dengan kebutuhan industri di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Saat ini, di Kaltara tercatat ada sekitar 51.840 UMKM. Hanya saja, sebagian besar dari UMKM tersebut belum terhubung secara sistematis dengan rantai pasok industri di kawasan industri yang digadang-gadang sebagai yang terbesar di dunia itu.
Oleh karena itulah makanya kehadiran dari SINERGI Kaltara diharapkan mampu menjadi jembatan agar pertumbuhan investasi dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat, baik itu dengan membuka ruang bagi UMKM, maupun menciptakan lapangan kerja.
“Penguatan ekonomi lokal ini menjadi bagian dari arah pembangunan Kaltara ke depan. Kita ingin setiap kebijakan dan anggaran yang disusun tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi secara angka, tapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim