TANJUNG SELOR – Bapperida Kaltara mendorong hasil riset perguruan tinggi tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dihilirkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius mengatakan, kesenjangan antar hasil penelitian dan proses perumusan kebijakan atau research-policy gap (kesenjangan antar penelitian dan kebijakan) perlu segera ditutup. Perguruan tinggi juga didorong tidak hanya berperan sebagai penyedia riset, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah.
“Perguruan tinggi perlu bertransformasi dari sekadar research provider menjadi scientific partner melalui pendekatan co-creation for impact sejak tahap awal perumusan masalah,” kata Bertius kepada Radar Kaltara, Rabu (9/9).
Menurut Bertius, keterlibatan akademisi sejak awal diperlukan agar penelitian yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan Kaltara. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan bukti empiris yang kredibel dan relevan dengan persoalan di lapangan.
“Setiap temuan penelitian jangan sampai berhenti pada tumpukan laporan, tetapi benar-benar terhilirisasi menjadi keputusan yang terinformasi,” ungkapnya.
Bapperida Kaltara juga telah menyusun Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kaltara 2025–2029 yang memuat 10 isu strategis. Isu tersebut mencakup optimalisasi sumber daya alam, pemulihan lingkungan pasca tambang, pemerataan pendidikan dan kesehatan, hingga optimalisasi kawasan industri hijau. Bertius menyebut, peta jalan tersebut menjadi salah satu ruang bagi peneliti dan akademisi untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
“Kami membuka peluang kolaborasi luas bagi para peneliti dan akademisi untuk terlibat aktif menghasilkan bukti empiris yang kredibel,” ungkapnya.
Kolaborasi riset dan kebijakan diharapkan dapat memperkuat penerapan evidence-informed policy making, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar penelitian yang kuat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tujuannya agar penelitian memberikan dampak pembangunan yang nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI,” pungkasnya. (jai)