TANJUNG SELOR – Curah hujan di sejumlah wilayah Kaltara diprakirakan turun drastis pada September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tanjung Harapan memprediksi curah hujan berada di bawah 50 milimeter (mm) per bulan. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BMKG Tanjung Harapan Abdul Haris Zulkarnaen mengatakan, prakiraan tersebut dihasilkan melalui analisis sejumlah faktor, mulai dari dinamika atmosfer global, regional, hingga kondisi lokal. “Dalam proses prakiraan, kami melihat faktor global terlebih dahulu, kemudian regional dan terakhir faktor lokal. Dari berbagai perhitungan itu disimpulkan Kaltara akan masuk periode yang cenderung kering,” kata Haris kepada Radar Kaltara, Kamis (10/9).
Menurut dia, pengaruh El Nino menjadi salah satu faktor global yang turut diperhitungkan dalam menentukan kondisi cuaca di Kaltara. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melihat pola angin regional, termasuk angin muson di kawasan Asia Tenggara. “Ketika faktor global dan regional sudah menunjukkan kecenderungan yang sama-sama kering, kemudian diperkuat faktor lokal seperti angin darat dan angin laut, maka potensi kekeringan menjadi lebih kuat,” ungkapnya.
Haris menjelaskan, BMKG sebelumnya telah menyampaikan potensi tersebut kepada sejumlah pihak terkait di Kaltara. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan daring pada Juni lalu dengan melibatkan instansi terkait. “Kondisi seperti ini sudah kami sampaikan sejak Juni. Kami menginformasikan bahwa pada bulan tertentu akan terjadi kekeringan dan kemungkinan munculnya potensi karhutla,” jelasnya.
Meski demikian, karakteristik cuaca Kaltara berbeda dengan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Potensi hujan masih dapat terjadi kapan saja, tetapi keberadaan asap akibat kebakaran justru dapat memperburuk kondisi atmosfer. “Kaltara ini memiliki karakter cuaca yang unik karena potensi hujan sebenarnya masih bisa terjadi. Namun, asap juga bisa menghambat proses pembentukan awan,” ungkapnya.
Dampak asap, lanjut dia, tidak hanya berkaitan dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat proses pembentukan awan sehingga hujan yang seharusnya masih berpeluang terjadi dapat berkurang. “Kerugian akibat asap bukan hanya pada kesehatan. Proses penguapan dan pembentukan awan juga bisa terganggu sehingga potensi hujan ikut berkurang,” tuturnya.
Sementara itu, Forecaster BMKG Tanjung Harapan Hafiz Irfan mengatakan, prediksi curah hujan di bawah 50 mm merupakan hasil pemodelan berdasarkan dinamika atmosfer. Angka tersebut menunjukkan kondisi curah hujan yang jauh di bawah kondisi normal klimatologis. “Model yang kami gunakan menghasilkan prakiraan curah hujan di bawah 50 milimeter dalam sebulan. Artinya, curah hujan pada periode tersebut mengalami penurunan,” kata Hafiz.
Dia menjelaskan, kondisi normal curah hujan di Kaltara pada periode tertentu secara historis dapat berada di kisaran 100–150 mm per bulan. Ketika hasil prakiraan menunjukkan angka di bawah 50 milimeter, kondisi tersebut masuk kategori jauh di bawah normal. “Kalau normalnya sekitar 100 sampai 150 mm, kemudian diprakirakan kurang dari 50 milimeter, berarti terjadi penurunan curah hujan yang cukup ekstrem,” jelasnya.
Hafiz menyebut dinamika atmosfer yang dipengaruhi El Nino menjadi salah satu indikator yang perlu diwaspadai. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi kekeringan dan memicu dampak lanjutan, terutama karhutla. “Dari dinamika atmosfer, Kaltara juga terdampak El Nino sehingga mitigasi kebencanaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan dan potensi karhutla,” ujarnya.
Wilayah yang memiliki kerentanan lebih tinggi juga menjadi perhatian BMKG. Jika periode kering berlangsung lebih panjang, sejumlah daerah yang memiliki tutupan lahan luas berpotensi mengalami dampak lebih besar. “Yang perlu menjadi perhatian apabila kemarau berlangsung panjang adalah wilayah seperti Tanjung Palas Timur,” ungkap Hafiz.
BMKG pun mendorong informasi prakiraan tersebut menjadi dasar bagi instansi terkait dalam mengambil langkah mitigasi. Koordinasi dengan BPBD, kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak lainnya dinilai penting untuk mengantisipasi dampak kekeringan maupun karhutla. “Informasi mengenai potensi kekeringan ini dapat menjadi bahan bagi instansi terkait seperti BPBD dan kepolisian untuk melakukan langkah mitigasi sejak dini,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim