TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam hal ini, Tim Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2026 mulai mengkaji sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan pajak dan retribusi yang sudah ada.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala mengatakan, tim pengkajian tersebut dibentuk bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan administratif. "Tim ini harus benar-benar bekerja untuk mencari sumber pendapatan baru, mengoptimalkan yang sudah ada, serta memperbaiki tata kelolanya," ujar Wagub Ingkong.
Kemampuan fiskal daerah sangat menentukan ruang pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah. Untuk itu, peningkatan PAD tidak boleh hanya dilihat dari sisi bertambahnya penerimaan, tapi juga harus membangun sistem pendapatan daerah yang adil, efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Jangan sampai peningkatan PAD justru dirasakan sebagai beban. Masyarakat harus bisa melihat manfaat dari pajak yang mereka bayarkan melalui pelayanan dan pembangunan," katanya.
Politisi Partai Hanura ini juga mengatakan bahwa Kaltara dengan karakteristik yang khas sebagai daerah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Tentu ini bisa menjadi peluang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Wagub juga mengingatkan agar kebijakan dalam peningkatan PAD tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target dari sisi angka.
"Kita harus menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat serta dunia usaha," imbuhnya.
Peningkatan penerimaan dalam jangka pendek jangan sampai menimbulkan beban atau disinsentif yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi Kaltara dalam jangka panjang. Untuk itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan forum pertemuan yang dilakukan sebagai ruang untuk berpikir terbuka, objektif dan konstruktif dalam merumuskan kebijakan pendapatan daerah.
"Mari kita perkuat kemampuan fiskal daerah, perbaiki tata kelolanya dan pastikan setiap rupiah pendapatan daerah kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim